PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS GUNA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN YANG TIDAK BERDASARKAN PENGGOLONGAN PENDUDUK

Tengku, Argaswari Lafelda (2018) PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS GUNA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN YANG TIDAK BERDASARKAN PENGGOLONGAN PENDUDUK. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER JUDUL dan ABSTRAK TESIS.pdf - Published Version Download (295kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV TESIS.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Tesis full text) TESIS LENGKAP.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN YANG TIDAK BERDASARKAN PENGGOLONGAN PENDUDUK ABSTRAK Pluralisme hukum dalam lapangan hukum Perdata adalah akibat dari Politik hukum Pemerintah Hindia Belanda yang membagi penduduk Indonesia ke dalam 3 (tiga) golongan yang didasarkan pada Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling (IS), yang berpengaruh pula terhadap pembuatan aturan keperdataan. Salah satu aturan keperdataan tersebut adalah Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt/12/63/12/69 Tahun 1969 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur tentang pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW). Pembuatan SKW yang berdasarkan pada penggolongan penduduk pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, menimbulkan ketidakadilan hukum dan merupakan bentuk diskriminasi. Pendekatan masalah yang diuntukkan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris (emphirical legal research) yaitu berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas terkait dengan praktek yang terjadi di lapangan dan norma-norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya aturan mengenai pembuatan SKW untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan adalah aturan yang bersifat internal dan berlaku sektoral, bukan aturan yang bersifat eksternal dan berlaku umum. Dan aturan tersebut masih mendasarkan pembuatan SKW yang berdasarkan penggolongan penduduk, sementara telah ada UU Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa hanya dikenal istilah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Untuk itu seharusnya pembuatan SKW guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan tidak lagi dibuat berdasarkan penggolongan penduduk. Oleh karena itu perlu keseragaman dalam pembuatan SKW guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi seluruh WNI dengan menunjuk satu pejabat yang berwenang untuk hal tersebut. Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Pendaftaran Tanah, Peralihan Hak.

Actions (login required)

View Item