PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013

PRIMA, WIDYA PUTRI (2017) PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER dan Doping + abstrak.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV (4 files merged).pdf - Published Version Download (440kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.output.pdf - Published Version Download (296kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilihan umum merupakan kebijakan terbuka bagi pembuat undang-undang (opened legal policy). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang mengadili perkara hasil pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa; dalam memahami Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus kembali kepada makna teks atau Original Intent. Tiga hakim konstitusi memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang menggolongkan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat adalah rezim pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konsstitusi tersebut memberi ruang perdebatan khususnya ketika terjadi perbedaan penafsiran dalam isu konstitusional sejenis yang pernah diputus sebelumnya. Mengenai lembaga yang akan menyelesaiakan perselisihan hasil kepala daerah putusan ini memberikan opened legal policy kepada pembentuk undang-undang. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menghendaki adanya suatu peradilan khusus untuk menyelesaiakan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Peneltian ini dilakukan dengan mengunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan perundangundangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, serta memperhatikan praktik yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini peradilan khusus yang dikehendaki oleh ketentuan pasal tersebut belum juga terbentuk sehingga tulisan ini akan mengkaji lembaaga yang akan menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan pilihan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Pilkada.

Actions (login required)

View Item