ANALISIS HUKUM PENGATURAN ALIH MUAT KAPAL DITENGAN LAUT (TRANSHIPMENT) DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Sari, Sas Anggriani (2018) ANALISIS HUKUM PENGATURAN ALIH MUAT KAPAL DITENGAN LAUT (TRANSHIPMENT) DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) abstrak.pdf - Published Version Download (989kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (521kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutupan) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (164kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Kepustakaan) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (486kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Indonesia memiliki potensi dalam bidang kemaritiman. Potensi tersebut harus diatur dengan regulasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Regulasi Transhipment bertujuan untuk memberantas perilaku IUU Fishing di Indonesia.. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini (1) Bagaimana pengaturan alih muat kapal (transhipment) di Indonesia ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional?, (2) Bagaimana kendala dari regulasi transhipment terhadap aktifitas penangkapan ikan di perairan Indonesia?, (3) Bagaimanasolusi yang dapat diberikan dalam penerapan regulasi transhipmentdi Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan pada penulisan ini adalah (1) Pengaturan alih muat kapal (transhipment) ditengah laut terdapat didalam UNCLOS 1982, Fish Stocks Agreement, dan IPoA-IUU (International Plan of Action Illegal Unreported Unregulated) Fishing, sedangkan didalam hukum nasional terdapat didalam Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan serta PERMEN KP Nomor 57/PERMEN/2014 tentang perubahan kedua Atas PERMEN KP Nomor 30 MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap diwilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia, (2) Kendala dari regulasi transhipment dirasakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor kemaritiman baik dalam penerapan regulasi serta berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir pantai, (3) Serta terdapat beberapa solusi yang dapat penulis berikan terkait regulasi transhipment adalah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta nelayan dan pengusaha perikanan di wilayah Perairan Indonesia.

Actions (login required)

View Item