KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH KAMPUS III IAIN IMAM BONJOL PADANG (Studi Kasus Perkara Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-PDG)

M. Sakti Tegar, Eka Putra (2018) KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH KAMPUS III IAIN IMAM BONJOL PADANG (Studi Kasus Perkara Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-PDG). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (460kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (194kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (202kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan negara. Dalam melakukan pembangunan tentunya negara memerlukan tanah dan agar tanah tersebut dapat digunakan tentu perlu dilakukan pengadaan. Dalam proses pengadaan tanah, kerap kali kita mendengar kasus korupsi yang menyelimutinya. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang kasus pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang yang menyeret Mantan Wakil Rektor II IAIN Imam Bonjol Padang, Prof. Salmadanis ke ranah hukum pidana. Pada penulisan ini terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas, pertama apakah perbuatan terdakwa terkait dengan pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Dan yang kedua, Apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang tersebut? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach), dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dinilai tidak tepat, karena perbuatan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi diatas tidak memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Implikasinya apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan. Disisi lain jika kita mengkaji putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang tersebut dengan teori pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban, karena hal tersebut tidak menjadi tanggungjawab terdakwa sebagai Ketua panitia pengadaan tanah, tetapi itu merupakan tanggungjawab dari panitia pengadaan barang dan jasa.

Actions (login required)

View Item