IMPLEMENTASI DARI SURAT EDARAN KEPALA BPN NOMOR 5/SE/IV/2013 DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG

SYAFRIZAL, SYAFRIZAL (2017) IMPLEMENTASI DARI SURAT EDARAN KEPALA BPN NOMOR 5/SE/IV/2013 DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER dan ABSTRAK.pdf - Published Version Download (286kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (153kB) | Preview
	Text (Tesis Fulltext) Tugas Akhir.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Proses Peralihan Hak Atas Tanah harus terlebih dahulu membayarankan pajak BPHTB dan PPh. Setelah pajak BPHTB dibayarkan selanjutnya dilakukan validasi pada DPKD Kab.Sijunjung sesuai SE no.500-1757 yang mensyaratkan validasi BPHTB. Akan tetapi, yang terjadi dalam proses validasi BPHTB memerlukan waktu cukup lama dikarenakan adanya masalah penilaian harga tanah oleh hasil tim validasi yang menetapkan harga yang berbeda dari harga yang dilaporkan oleh wajib pajak. Mengatasi permasalahan tersebut, maka Kepala BPN menerbitkan SE No.5/SE/IV/2013 sebagai pengganti dari SE No.500-1757 yang menyatakan tidak lagi mensyaratkan validasi BPHTB. Dengan diterbitkannya SE tersebut penulis tertarik menjadikan pembahasan dalam tesis ini yaitu Bagaimana Implementasi SE Kepala BPN No.5/SE/IV/2013 dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah di Kab.Sijunjung terkait Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah? dan Bagaimana konsekuensi hukum atas ketidaksesuaian penerapan SE Kepala BPN No.5/SE/IV/2013 dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah di Kab.Sijunjung terkait Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam proses Peralihan Hak? Menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode dan alat pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Data diolah secara editing dan koding kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan diketahui 1.Implementasi dari SE menurut pihak DPKD, Kantor Pertanahan, PPAT dan Wajib Pajak Kab.Sijunjung. Pihak DPKD tidak dapat diterapkan dikarenakan SE tersebut dipergunakan oknum penyelewengan Pajak BPHTB untuk bertindak curang dengan memberi laporan harga jual beli yang tidak benar sehingga BPHTB berkurang 2. Konsekuensi hukum penerapan hukum SE jika diterpakan akan bertentangan dengan Perda sedangkan perda berpedoman dan merupakan aturan pelaksana dari UU yang terkait BPHTB. Saran penulis mengenai pembahasan 1. SE sebaiknya dapat diterapkan, terutama pada daerah lokasi pembebasan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lagi perbedaan persepsi harga dari pihak yang berkepentingan, jangka waktu relatif jauh lebih singkat dan untuk meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum wajib pajak maka pemerintah daerah melalui DPKD dapat berkoordinasi dengan pihak terkait membuatkan sanksi yang tegas bagi yang terbukti melakukan kecurangan harga. 2.Jika penerapan SE tidak diberlakukan, untuk meminimalisir perbedaan persepsi harga, DPKD dan BPN berkoordinasi untuk mempedomani cara penghitungan harga tanah yang selama ini diberlakukan oleh BPN dengan menerapkan proses penghitungan harga tanah dengan cara penetapan ZNT sesuai Keputusan BPN Kab.Sijunjung No.345/KEP.13.03.300/II/2017 tentang penggunaan Peta Zona Nilai Tanah untuk menetapkan tarif pelayanan sesuai Peraturan Pemerintah No.128 Tahun 2015 pada BPN Kab. Sijunjung, agar hasil perhitungan harga tanah tidak mengalami perbedaan nilai harga yang signifikan. Kata Kunci : Implementasi, Surat Edaran Badan Pertanahan, Peralihan Hak Atas Tanah

Actions (login required)

View Item