PENGGUNAAN HAK INTERPELASI OLEH DPRD KOTA PADANG SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN WALIKOTA PADANG TAHUN 2010

Vynta, Nurul Atika (2017) PENGGUNAAN HAK INTERPELASI OLEH DPRD KOTA PADANG SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN WALIKOTA PADANG TAHUN 2010. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) Cover dan abstrak pdf.pdf - Published Version Download (121kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) BAB I Pdf.pdf - Published Version Download (344kB) | Preview
Preview	Text (kesimpulan) Kesimpulan Pdf.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTRA PUSTAKA.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
	Text (tesis full) tesis vynta pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENGGUNAAN HAK INTERPELASI OLEH DPRD KOTA PADANG SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN WALIKOTA PADANG TAHUN 2010 (Vynta Nurul Atika, NIM. 102121006, Pembimbing I : Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA. Pembimbing II : Dr. Suharizal, SH., MH.) ABSTRAK DPRD Kota Padang menggunakan Hak Interpelasi sebagai fungsi pengawsan pada Tahun 2010 terhadap kebijakan Walikota Padang dalam pemberian izin tempat usaha bagi AW Cafe. Hak Interpelasi diajukan dengan alasan bahwa Pemko Padang telah melanggar beberapa aturan.Hak Interpelasi yang digulirkan DPRD Kota Padang berhenti ditengah jalan. DPRD Kota Padang tidak merasa puas dan menolak jawaban Pihak Pemko Padang. Meski menolak, DPRD Kota Padang tidak melanjutkan hak meminta kejelasan tersebut kepada hak angket. Bahkan sampai saat ini masalah tersebut terkesan hilang ditelan bumi. Terlepas dari ranah politik, seakan DPRD Kota Padang sangat lemah menjalankan fungsi pengawasannya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak interpelasi oleh DPRD Kota Padang terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pemberian izin usaha bagi AW Cafe, apa akibat hukum dari pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Padang terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang melalui Hak Interpelasi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPRD Kota Padang telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi dengan baik. Hal ini terlihat dari pernyataan pendapat DPRD yang menolak jawaban Walikota Padang. Pengaturan tentang Hak Interpelasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur dan menyatakan secara eksplisit dan tegas bahwa hasil pendapat menolak DPRD pada pelaksanaan hak interpelasi bisa dijadikan dasar pengajuan hak angket.Pelaksanaan hak interpelasi DPRD Kota Padang memiliki akibat hukum timbulnya ketidakpastian hukum terhadap fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga legislatif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak interpelasi. Terakhir, penulis menyarankan dalam penelitian ini adalah, Bagi lembaga pembuat UU, perlu adanya revisi terhadap UU MD3 untuk menguatkan hak interpelasi DPRD, Bagi DPRD, seyogyanya DPRD membentuk Peraturan Tata Tertib DPRD dengan rinci dan bukan salinan dari UU MD3, Bagi Elit politik yang sedang bertugas di parlemen, seharusnya dapat menggunakan hak interpelasi dengan baik sebagai bentuk fungsi pengawasan lembaga dan terlepas dari kepentingan golongan. Kata Kunci : Hak Interpelasi, Fungsi Pengawasan, Kebijakan. USE OF INTERPELATION RIGHTS BY REGIONAL HOUSE OFREPRESENTATIVES (DPRD) OF PADANG CITY AS A FUNCTION OF SUPERVISION TO THE PADANG MAYOR'S POLITICAL POLICY 2010 (Vynta Nurul Atika, NIM. 102121006, Supervisor I : Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA. Supervisor II : Dr. Suharizal, SH., MH.) ABSTRACT The Regional House of Representative (DPRD) of Padang City uses Interpellation Right as a supervisory function in 2010 on Padang Mayor's policy in terms of business place permit for AW Cafe. Interpellation rights are filed on the grounds that Padang City Government has violated several rules.Interpellation rights which was rolled out by the Regional House of Representative (DPRD) of Padang stopped half way.The Regional.The problems studied in this research are how is the implementation of interpellation rights by the Regional House of Representative (DPRD) of Padang City against Padang City Government policy in granting business license for AW Café what is the legal effect of the implementation of the oversight function by the Regional House of Representative (DPRD) of Padang City towards Padang City Government policy through Interpellation Right. The problem approach used in this research is juridical-normative that is the way of collecting data by sourced from library materials.The problem approach used is the statute approach, and the conceptual approach.The result of the research concludes that the Regional House of Representative (DPRD) of Padang City has performed supervisory function through interpellation right.This is evident from the opinion of the Regional House of Representative (DPRD) of Padang City who rejected the Mayor of Padang's answer. Arrangements on the Right of Interpellation in various provisions of statutory regulations do not stipulate and state explicitly and explicitly that the results of the opinion reject the Regional House of Representative (DPRD) in the implementation of interpellation rights can be used as the basis for the filing of the right of inquiry.Implementation of interpellation rights of Regional House of Representative (DPRD) of Padang City has legal consequences of legal uncertainty on Regional House of Representative (DPRD) oversight function as legislative institution. For the Regional House of Representative (DPRD), they should formulate the Code of Conduct in detail and not a copy of the MD3 Law, For political elites who are on duty in parliament, Keywords: Interpellation Right, Supervision Function, Policy.

Actions (login required)

View Item