PENGURUSAN HAK ATAS TANAH PASCA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KERINCI

Soni, Ferdinandez (2017) PENGURUSAN HAK ATAS TANAH PASCA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KERINCI. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I .pdf - Published Version Download (308kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (146kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTKA.pdf - Published Version Download (225kB) | Preview
	Text (TESIS FULLTEX) TESIS FULLTEX.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (888kB)

Abstract

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum menjadi salah satu payung hukum bagi pemerintah dalam hal mempermudah penyediaan tanah untuk pembangunan tersebut. Melalui kebijakan tersebut, melalui mekanisme pencabutan hak atas tanah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tanah milik masyarakat yang secara kebetulan diperlukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Adapun yang dibahas yaitu : Bagaimana pengurusan hak atas tanah pasca pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kerinci, Bagaimana Hambatan – hambatan Yang Timbul dalam Pengurusan Atas Tanah Pasca Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kerinci.Sifat penelitian bersifat deskriptif, dengan pendekatan masalah secara yuridis empiris, dimana mengunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan mengunakan teknik editing, kemudian dianalisis dengan mengunakan metode kualitatif. Proses pengurusan hak atas tanah yang diperoleh dari pelepasan hak atas tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung perkantoran instansi pemerintah mutlak dilaksanakan secepatnya dalam bentuk Hak Pakai. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, pelepasan haknya harus adanya kesepakatan bersama antara pemerintah daerah sebagai pihak yang berkepentingan atas tanah dengan pembentuk tim Pengadaan Tanah / pelepasan hak atas tanah yang terdiri dari berbagai unsur dan melibatkan masyarakat yang ada sehingga nantinya tidak menimbulkan sengketa. Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Hak Pakai, Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Actions (login required)

View Item