PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA BARAT

Pangeran, Pangeran Aristofanes Musthafa (2017) PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA BARAT. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVER dan ABSTRAK TESIS (2).pdf - Published Version Download (56kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (630kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV (Penutup).pdf - Published Version Download (182kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka Tesis.pdf - Published Version Download (184kB) | Preview
	Text (Tesis Utuh) TESIS UTUH (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (848kB)

Abstract

ABSTRAK Nama : PANGERAN ARISTOFANES MUSTHAFA, S.H. NIM : 1121211005 Judul Tesis : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA BARAT Dosen Pembimbing :1. Prof. Dr. SMANSYAH, S.H., M.H. 2. Dr. SISKA ELVANDARI, S.H., M.H. Jumlah Halaman : 110 Halaman Penelitian ini bertujuan untuk, pertama untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika, yang kedua untuk mengetahuni hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, ini berarti bahwa di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang nerupakan ide dasar dari proses penyidikan tindak pidana narkotika. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan untuk menangkap tersangka selama 3X24 jam, menimbulkan kekhawatiran akan lepasnya tersangka dari jerat hukum jika tidak cukup bukti. Penyidik memiliki wewenang dalam menentukan arah kasus hukum tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan narkotika, terutama sanksi hukumnya. Adapun langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika meliputi observation (peninjauan), surveillance (pembuntutan), undercover agen (penyusupan agen), undercover buy (pembelian terselubung), controlled planning (penyerahan yang dikendalikan), dan raid planning execution (rencana pelaksanaan penggerebekan). Hambatan yang ditemui para penyidik adalah penegakan hukum secara sistematis, kurangnya anggaran untuk mengungkap kasus narkotika, dan pengkualifikasian antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar narkotika. Usaha yang perlu dilakukan adalah upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Kata kunci : proses penyidikan, tindak pidana, narkotika.

Actions (login required)

View Item