ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI SUMATERA BARAT

Ira, Novita (2017) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI SUMATERA BARAT. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) 2. BAB I.pdf - Published Version Download (74kB) | Preview
Preview	Text (Bab VI) 3. BAB VI (Akhir).pdf - Published Version Download (50kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (35kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) 5. Tesis Full Watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Walaupun persoalan dana kampanye sudah diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015, dan hasil audit oleh KAP menyatakan laporan peserta pemilihan diterima dan sudah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi masyarakat tetap tidak percaya dan menilai kandidat tidak jujur dalam melaporkan dana kampanyenya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye pada pemilihan kepada Daerah tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat, dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menyebabkan sulitnya implementasi kebijakan dana kampanye tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengikuti model penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mekanisme wawancara mendalam dan melakukan studi dokumen. Untuk menganalisis implementasi kebijakan dana kampanye, digunakan teori Grindle. Penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye pada pemilihan kepada Daerah tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat belum berjalan dengan efektif. Faktor pengawasan/monitoring dari masyarakat, rendahnya perhatian badan legislatif terhadap isu pengaturan dana kampanye ini, serta masalah perilaku politik pasangan calon, dan terakhir tidak efektifnya jaringan komunikasi dalam proses implementasi menjadi faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 di Sumatera Barat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengaturan Dana Kampanye, Pemilihan Kepala Daerah.

Actions (login required)

View Item