KEDUDUKAN HUKUMKEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKANPADA PERSERO

ZARFINAL, ZARFINAL (0017) KEDUDUKAN HUKUMKEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKANPADA PERSERO. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK Zarfinal.pdf - Published Version Download (245kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 pendahuluan) BAB I pendahuluan.pdf - Published Version Download (623kB) | Preview
Preview	Text (Bab VI penutup) BAB VI penutup.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
Preview	Text (Daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (282kB) | Preview
	Text TESIS ZARFINAL FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini didasarkan pada perbedaan pandangan mengenai konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkanpada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada Persero.Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1) penyebab terjadinya perbedaan konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkan; (2) kewenangan Negara terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan pada Persero; dan (3) tanggung jawab Persero terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan. Penelitian dimaksudkan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dengan cara mengidentifikasi, melakukan penalaran, menganalisis, dan memberikan pemecahan terhadap masalah hukum. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang‐undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri atas semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian: (1) perbedaan konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkan disebabkan oleh ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang dalam menerapkan asas-asas hukum Perseroan sebagai suatu entitas bisnis; (2) kewenangan Negara terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan pada Persero bukan dalam kedudukan sebagai pemilik, tetapi sebagai pemegang saham; (3) tanggung jawab Persero terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan didasarkan pada konsep Persero sebagai entitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam hukum Perseroan. Kata Kunci: Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan Persero. ABSTRACT This study is based on different views on the concept of the Wealthof the State shared with State-Owned Company (BUMN), especially a Limited Liability Company (Persero). The purpose of this research is to know: (1) the cause of the difference in the concept of Shared State Wealth; (2) the authority of the State over State Wealthshared with a Limited Liability Company; and (3) the responsibility of a Limitted Liability Company towardShared State Wealth. The researchsets out to solve the legal issues therein, by identifying, reasoning, analyzing, and providing solutions to legal issues. The study uses legislation, conceptual, and case approaches. Legal materials used are primary and secondary legal materials. Primary legal materials consist of laws and regulations, treaties on the establishment of legislation and court decisions. Secondary legal materials consist of all publicationson law that are not official documents, such as textbooks, legal dictionaries, legal journals, and comments on court decisions. The research concludes that: (1) the difference in the concept of Shared State Wealth is caused by the inconsistency in the formulation of law in applying the legal principles of the Company as a business entity; (2) the authority of the State overthe Wealth of the Statesharedwitha Limited Liability Companydoesnot act as owner but as shareholder; (3) the responsibility of a Limited Liability Company toward the Shared StateWealth is based on the company concept as a business entity in accordance with the principlesand provisions of Company Law. Keywords: The Wealth of the State Shared with a State-Owned Company.

Actions (login required)

View Item