Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Pada Masyarakat Hukum Adat Bali

Sri, Yulianti (2017) Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Pada Masyarakat Hukum Adat Bali. Masters thesis, Unversitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVERABSTRAK.pdf - Published Version Download (260kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (267kB) | Preview
Preview	Text (BAB1-BABIV) BAB1-BABIV.pdf - Published Version Download (524kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
	Text (tesis full text) TESIS YULI.PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI SRI YULIANTI. 1520122006. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Padang. 2017. Pembimbing I Prof.Dr.H. Yaswirman MA dan Pembimbing II Linda Elmis, SH, MH. Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh orang yang tidak menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak dapat dilakukan secara hukum adat di Indonesia, salah satu nya hukum adat Bali. Lembaga pengangkatan anak dikenal dalam hukum adat Bali adalah Nyentanayang. Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali adalah perbuatan yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan anak angkat ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Segala bentuk hubungan darah dan kewarisan antara orang tua kandung dan anak angkat menjadi terputus. Anak angkat berkedudukan selayaknya anak kandung dalam keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dalam hukum Adat Bali diatur dalam kitab suci wedha yaitu Manawadharmasastra IX.141, Manadharmasastra IX.142, Manadharmasastra IX.138, Adiparwa 74 dan 38. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Pelaksanaan pengangkatan anak secara adat, anak angkat dan orang tua tunggal harus memenuhi syarat materil dan formil. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hukum dalam penetapan pengangkatan anak nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln memuat dokument-dokument permohonan pengangkatan anak di pengadilan negeri Gianyar dan akibat hukum pengangkatan anak terhadap harta warisan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat Bali dinyatakan sah apabila telah memperoleh surat peras dari kepala banjar.Dalam pertimbangan hukum penetapan pengadilan nomor 20/Pdt.P/2015/PN.Gln belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 207.Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali memberikan akibat hukum kewarisan terhadap anak angkat. Anak angkat mempunyai hak sebagai ahli waris dari harta kekayaan orang tua angkat yang terdiri dari harta pekungaya, harta jiwadana, harta tetadan dan harta drwe gabro. Harta warisan yang diperoleh anak angkat bersifat magis religius yang berarti tidak dapat diganggu gugat. Kata Kunci: Pengangkatan, Anak, Orang Tua Tunggal, Hukum Adat ABSTRACT CHILDADOPTIONS BY SINGLE PARENTS IN SOCIETY GOVERNED BY BALI’S CUSTOMARY LAW SRI YULIANTI. 1520122006. Master Program of Notary at AndalasUniversity. Padang. 2017. Supervisor I Prof.Dr.H. Yaswirman MA and Advisor II Linda Elmis, SH, MH. An unmarried individual is allowed to adopt a child as it is legalized by Government Regulation No. 54 of 2007 in Article 16, paragraph 1. Moreover, child adoption is also governed by customary laws in Indonesia includingBali's customary law. Nyentanayang is the institution which arranges the adoption process. In term ofcustomary law in Bali,the adoption process assumes the parenting of a child is transferred permanently from his biological parents, along with all rights, responsibilities and filiation so that any form of relationship between the child and his biological parents are no longer acknowledged. The legal status and position of the adopted child is as same as the biological child of in the foster family. The adoption of children in Bali’s customary law is regulated in the holy book of Wedha,ManawadharmasastraIX. 141, Manawadharmasastra IX.142, Manawadharmasastra IX.138, and Adiparwaof 74 and 38.An Empirical juridical research process using legal certain and law protection principles is used.The adoption process must fulfill all legal and document requirements. In addition, this study also analyzed the legal considerations in the childappointmentlegal consideration of the courtnumber 20 / Pdt.P / 2015 / PN.Glnstating that the appealing documentation of adoption must be presented and the legal rights of the child in term of inheritance must be considered. It was found that the adoption of children under Bali’s customary law is considered to be valid if the legal letter has been issued by the head of Banjar. However, based on the legal consideration of the court number 20 / Pdt.P / 2015 / PN.Gln, such adoptions have not fulfilled the provisions of Government Regulation No. 54 of 2007. Nevertheless, based on the Bali’s customary law, the adopted child has a legal right to inherit all assets and properties belonging to his foster parents whether it is in a form of pekungaya ,tetan, jiwadana, or drew gabro. Keywords: Adoption, Child, Single Parent, Customary Law

Actions (login required)

View Item