PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KOTA PADANG

RAHMAN, AULIA (2017) PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) COVER DAN ABSTRAK 1.pdf - Published Version Download (178kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab I.pdf - Published Version Download (301kB) | Preview
Preview	Text (PENUTUP) PENUTUP.pdf - Published Version Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (177kB) | Preview
Preview	Text (TESIS UTUH) TESIS UTUH.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KOTA PADANG (Nama : Rahman Aulia, S.H, Nomor BP : 1520122010, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman : 112) ABSTRAK Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016. Dalam Peraturan ini diatur bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan jual beli atas tanah yang belum bersertipikat, dengan adanya jual beli yang bersertipikat maka perlu diketahui berbagai permasalahan yang timbul . Adapun Permasalahannya yaitu 1)Bagaimana Pengenaan Pajak penghasilan atas jual beli tanah yang belum bersertipikat di Kota Padang? 2)Apakah kendala yang ditemui pihak penjual dalam pembayaran pajak penghasilan atas jual beli tanah yang belum bersertipikat di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis serta pengumpulan data berupa studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1)Pengenaan Pajak Penghasilan atas jual beli tanah yang belum bersertipikat di Kota Padang dilakukan dengan system self assessment sehingga langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran pertama kali, membuat perjanjian pengikatan jual beli, membuat surat pernyataan jual beli, membayar pajak penghasilan, membuat akta jual beli dikantor notaris, hubungan antara system self assessment juga dikaitkan dengan teori perpajakan yang menyatakan salah satu cara untuk mencapai dan menciptakan kesejahteraan negara dengan melakukan pemungutan pajak. 2)Kendala yang ditemui pihak penjual atas jual beli tanah yang belum bersertipikat di Kota Padang adalah proses validasi dari Pihak kantor Pajak Pratama memakan waktu yang lama yaitu kurang lebih 3 (tiga) minggu Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Peralihan Hak Atas Tanah, Notaris

Actions (login required)

View Item