AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT BAGI ETNIS TIONGHOA DI KABUPATEN KARIMUN

R., Balkhis Tiarani Putri (2017) AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT BAGI ETNIS TIONGHOA DI KABUPATEN KARIMUN. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (165kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (333kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir (Penutup)) BAB AKHIR (PENUTUP).pdf - Published Version Download (118kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (243kB) | Preview
	Text (THESIS FULL TEXT) TESIS UTUH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (14MB)

Abstract

Pencatatan perkawinan yang harus dilakukan oleh Etnis Tionghoa merupakan unsur penting untuk menunjukkan suatu kesahan perkawinan menuru tperaturan perundang-undangan yang berlaku.Pada kenyataannya di Kabupaten Karimun masih banyak masyarakat Etnis Tionghoa yang tidak mencatat kanperkawinan mereka pada kantor pencatatan sipil, hal ini menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban hubungan keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut. Tesis ini akan merumuskan permasalah, Pertama,prosedur pencatatan perkawinan pada etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun., kedua, akibat hukum bagi etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun yang tidak mencatatkan perkawinan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang diawali dengan pengumpulan dan penyusunan data yang dilanjutkan dengan pengkajian data untuk memperoleh gambaran mengenai akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, selanjutnya penulis melakukan pendekatan secara non-doktrinal dengan meneliti maupun mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan tata urutan perundang-undangan agar tidak bertentangan dan dianalisis tanpa menggunakan rumus dan angka.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pertama, prosedur pencatatan perkawinan pada etnis Tionghoa yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang tata cara perkawinan dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Kedua, akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkanya itu perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, isteri tidak dapat menuntut hak keperdataan secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak luar kawin atau anak tidak sah oleh negara dan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya serta tidak adanya harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan. Kata Kunci: Etnis Tionghoa, Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat

Actions (login required)

View Item