DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

Fauziah, Rahmi (2017) DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (178kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (650kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (116kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (288kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana extra ordinary crime, dimana ancaman pidananya juga membutuhkan penanganan yang luar biasa. Namun, yang menjadi persoalan penerapan penjatuhan pidana terhadap tindak korupsi kerap terjadi disparitas dalam hal putusan pemidanaan. Disparitas pemidanaan merupakan penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap perkara yang sama. Disparitas tersebut dapat terjadi dalam hal perumusan sanksi pidana, adanya disparitas dari segi proses, disparitas penafsiran sampai dengan disparitas putusan akhir. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mendiskripsikan (1) Bentuk disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi Di Pengadilan Negeri Padang, (2) Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas dalam putusan pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) Bentuk disparitas putusan pemidanaan terhadap terpidana tipikor oleh hakim pada titik tertentu adanya ketidakseragaman pemberian pidana minimum terhadap delik yang sama, tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dikatakan masih relatif ringan, baik dari tuntutan jaksa penuntut umum maupun amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim. b) Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas dalam pemidanaan tipikor tersebut adalah disebabkan oleh tidak adanya patokan pola penjatuhan pemidanaan karena hanya terdapat batas maksimum dan minimum pidana, dan hakim memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi pidana. Selain itu hakim dalam menjatuhkan pidana cendrung dipengaruhi oleh tuntutan jaksa penuntut umum, bahkan ketidak seragaman pemberian pidana minimum terhadap delik sejenis sering dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Saran yaitu diharapkan agar majlis hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi untuk lebih cermat dan memperhatikan asas-asas hukum pidana, meminimalisir bentuk diskresi dalam menjatuhkan hukuman, memahami konsep yuridis dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, begitu dengan suatu pedoman pemberian pidana dengan merumuskan ulang sanksi pidana minimum dan maksimum dalam UU korupsi. Kata Kunci : Disparitas Putusan, Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item