PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PENUNGGAK RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DI TUNGGUL HITAM KOTA PADANG

Yogi, Renaldo Putra (2017) PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PENUNGGAK RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DI TUNGGUL HITAM KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (209kB)
Preview	Text bab I.pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTRA.pdf Download (200kB) | Preview
	Text (skripsi full text) skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memegang peranan yang sangat penting maka dalam melakukan pemungutan retribusi diperlukan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakannya. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk memungut retribusi daerah seperti yang dijelaskan dalam UU tersebut, namun selain itu pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut retribusi selain ada dalam UU tersebut dengan kewenangan otonominya sesuai kriteria yang telah ditentukan. Retribusi pelayanan pemakaman diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2016. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penjatuhan sanksi administrasi retribusi pelayanan pemakaman tunggul hitam kota padang dan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi saat pemberian sanksi administrasi tersebut. Metode yang dipakai penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer yang didapatkan dengan metode wawancara semi terstruktur. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa: Pertama penjatuhan sanksi administratif retribusi pelayanan pemakaman tidak sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Kedua penjatuhan sanksi administrasi retribusi pelayanan pemakaman di Tunggul Hitam terdapat tiga tahap yaitu:surat teguran pertama,surat teguran kedua, dan surat teguran ketiga. Dalam penjatuhan sanksi administrasi retribusi pelayanan pemakaman di tunggul hitam tidak mengenal adanya denda. Ketiga kendala yuridis dalam penjatuhan sanksi administratif retribusi pelayanan pemakaman di tunggul hitam yaitu tidak sinkronnya pelaksanaan sanksi yang diatur didalam Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dengan pelaksanaan yang terjadi dilapngan. Kendala teknis yang terjadi saat penjatuhan sanksi administrasi pelayanan pemakaman di tunggul hitam adalah ahli waris tidak berada di tempat saat surat teguran diberikan , biasanya pihak pemakaman menitipkan kepada ketua RT/RW dimana ahli waris bertempat tinggal.

Actions (login required)

View Item