KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH PROVINSI ACEH DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN

FIQI, SHANI (2017) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH PROVINSI ACEH DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (343kB) | Preview
Preview	Text (PENDAHULUAN) BAB I.pdf - Published Version Download (427kB) | Preview
Preview	Text (PENUTUP) BAB IV.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (342kB) | Preview
	Text (skripsi full text) skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan keistimewaan atau kekhususan dalam pelaksanaan syari’at Islam. Sehingga dapat membentuk sebuah badan peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah yang berawal dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001. Akan tetapi, ini mendatangkan kebingungan dimana adanya ketidakjelasan keberadaan Mahkamah Syar’iyah ini sebagai badan peradilan dan juga terkait kewenangannya yang dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 diatur melalui peraturan daerah. selanjutnya, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang menyatakan Mahkamah Syar’iyah setara dengan Peradilan Agama tentu semakin membuat problematika tersendiri. Pada dasarnya pengubahan Mahkamah Syar’iyah ini seharusnya melalui sebuah undang – undang. Dalam hierarki peraturan perundang – undangan, Keputusan Presiden memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan undang – undang. selain itu, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Syar’iyah lebih luas dibandingkan kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan lainnya yang meliputi Ahwal Al – Syakhsiah, Mu’amalah, dan Jinayah yang menyebabkan adanya dualisme peradilan dalam pelaksanaanya yang di atur melalui peraturan daerah. Untuk itu penulis ingin membahas tentang Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh Dalam Kekuasaan Kehakiman. Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas dengan rumusan masalah antara lain : 1) Bagaimana kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh sebagai peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman?. 2) Bagaimana pengaturan Pidana di Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan peradilan?. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan beberapa jenis pendekatan. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Mahkamah Syar’iyah ini adalah badan peradilan dalam lingkungan peradilan Agama yang dapat kita lihat pada Pasal 3A ayat (2) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Adapun pembentukan Mahkamah Syar’iyah yang dinyatakan dalam Keputusan Presiden sejatinya pada saat itu masih dilakukannya penyempurnaan ketentuan beberapa undang – undang yang berkaitan dengan peradilan termasuk didalamnya mengenai kedudukan dari Mahkamah Syar’iyah. Sementara, kewenangan yang dimiliki pun dirasakan bahwa sebagai bentuk dari implementasi atas syari’at Islam yang berlaku di Aceh. Kewenangan itu menurut Undang Nomor 18 Tahun 2001 diatur lebih lanjut melalui Qanun. Disamping itu, perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut terhadap kewenangan dualisme Mahkamah Syar’iyah ini agar tetap menjamin kepastian hukum di wilayah Provinsi Aceh.

Actions (login required)

View Item