IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

TAUFIQ FAJRIN, TAUFIQ (2017) IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (187kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB VI.pdf - Published Version Download (183kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (208kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL) skripsi fullt.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prasyarat penting dalam negara demokrasi. Sistem Pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus mengalami perubahan, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang terjadi karena kurang responsifnya penyelenggara Pemilu yang disebabkan oleh perubahan terhadap Undang-Undang dan kepentingan politik yang begitu kuat. Dengan berdirinya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan terhadap pemilu yang bebas, jujur, dan adil serta demokrasi. Namun tidak semua putusan yang dikeluarkan DKPP dapat diterima oleh penyelenggara Pemilu, disebabkan oleh sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sehingga pihak yang merasa dirugikan oleh putusan DKPP tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya. Oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dimana permasalahan yang di angkat adalah 1) Bagaimana sifat final dan mengikat ptusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU.D-XI/2013. 2) Bagaimana Implikasi Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu. 3) Bagaimana Upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan masalah. 1) Pendekatan Undang-Undang. 2) Pendekatan Konseptual. 3) Pendekatan Sejarah. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tidak dapat disama artikan dengan sifat final dan mengikat lembaga peradilan pada umumnya serta beberapa putusan yang dikeluarkan oleh DKPP bukanlah kewenangannya melainkan kewenangan dari KPU dan Bawaslu. Komisi II DPR RI harus lebih cermat lagi dalam mengawasi kinerja para Penyelenggara Pemilu. Begitu juga dengan apparat Penyelenggara Pemilu, harus adanya upaya yang lebih baik lagi dalam merekrut anggota baru yang lebih professional melaksanakan tugasnya serta menciptakan koordinasi yang baik agar saling melengkapi untuk mewujudkan Pemilu yang luberjurdil.

Actions (login required)

View Item