PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP TERHADAP PELACURAN DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 (Tentang Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005)

Resky, Afrian Mukhlis (2017) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP TERHADAP PELACURAN DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 (Tentang Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (568kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (447kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (128kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (326kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pelacuran yang merupakan suatu gejala sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Pelacuran juga memiliki istilah lain, yaitu prostitusi yang merupakan masalah dunia, umumnya setiap negara di dunia ada praktek prostitusi, dengan penyebab yang sama antara lain sama-sama mengalami masalah dalam ekonomi, sehingga memaksa mereka terlibat dengan aktivitas prostitusi. Dalam prostitusi, setidaknya ada dua hal yang ditemukan, yaitu seks dan uang. Cukup beralasan memang, mengingat kedua hal tersebut merupakan hal pokok dan wajib dalam praktik prostitusi. Keberadaan praktik prostitusi di Kota Padang dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan dan mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah setempat. Hal ini ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah ini berupa skripsi tentang pelaksanaan penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap Pelacuran di Kota Padang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007, dimana masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Satpol PP Terhadap Pelacuran di Kota Padang Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007. 2) Apa yang menjadi Faktor Hambatan yang Dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Kasus Pelacuran di Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di kantor Satpol PP Kota Padang. Berdasarkan penelitan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Pelacuran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang adalah dengan cara preventif non justicia (sosialisasi), represif non justicia (pembinaan), dan represif justicia (melalui sidang pengadilan). Sedangkan faktor hambatan yang dialami oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum adalah faktor internal, yaitu kendaraan yang minim, urangnya personil usia muda, dana operasional yang standar, dan keterbatasan alat. Seterusnya faktor eksternal, dimana tidak adanya undang-undang yang tegas mengatur tentang larangan pelacuran (dalam KUHP), merosotnya norma-norma kesusilaan dan agama, faktor ekonomi, dan kesulitan dalam koordinasi dengan lembaga hukum lainnya.

Actions (login required)

View Item