PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Perkara No.36/Pid.Sus/2016/Pn. Pdp. (Kesehatan))

meidyna, silva (2017) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Perkara No.36/Pid.Sus/2016/Pn. Pdp. (Kesehatan)). Diploma thesis, universitas andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (285kB) | Preview
Preview	Text (bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (461kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) BAB IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Updated Version Download (325kB) | Preview
	Text (cover dan abstrak) skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan terjaminnya upaya kesehatan secara merata dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun pada kenyataan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai keberadaan Undang-Undang ini, bahkan sangat disayangkan justru perangkat instalasi kesehatan tidak paham akan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian. Akibat dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana ini sangat membahayakan, metode pemidanaan yang tegas sangat diperlukan agar menghasilkan efek jera (deterrent effect) terhadap pelakunya. Untuk itulah dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Pengadilan Negeri Padang Panjang? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Pengadilan Negeri Padang Panjang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, dengan melakukan wawancara, studi dokumen, pengolahan dan pembahasan data, dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkannya dalam penulisan secara deskriptif. Sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa: a) Dalam penerapan pidana terhadap pelaku mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, Hakim dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa keyakinan hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, dengan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, Berita acara Pemeriksaan (BAP), keadaan meringankan dan memberatkan Terdakwa. b) Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana harus berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Actions (login required)

View Item