PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH LEMBAGA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I JAKARTA TIMUR

MOHAMMAD, FAJAR MAHARDHIKA (2017) PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH LEMBAGA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I JAKARTA TIMUR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover & Abstrak) cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (229kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (314kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (53kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH LEMBAGA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I JAKARTA TIMUR (Moh. Fajar Mahardhika, 1310112098, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 85 halaman, Tahun 2017) ABSTRAK Walaupun umumnya dimasyarakat Rupbasan masih belum sepopuler lembaga Penegak Hukum lain, peran Rupbasan sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia, hal ini dikarenakan pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) sangatlah terkait dengan kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, untuk pengaturannya tertera didalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Baran) pada Rupbasan. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan basan dan baran oleh Rupbasan Jakarta Timur serta apa kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Penulis melakukan penelitian di Rupbasan Kelas I Jakarta Timur. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan, hal ini dikarenakan minimnya kewenangan Rupbasan untuk mengeksekusi Basan dan Baran karena setelah KUHAP, tidak ada instrumen hukum lain, baik itu dalam level peraturan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur secara tegas dan terperinci pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan menyebabkan kondisi barang tidak terpelihara secara maksimal dan tidak adanya penegasan sanksi bagi Kepala Rupbasan atau pejabat terkait apabila melanggar ketentuan yang ada terkait dengan pemeliharaan Basan dan Baran. Oleh karena itu perlu adanya instrumen hukum lain pada tingkatan peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan komprehensif meningkatkan eksistensi lembaga Rupbasan agar tidak terlihat tak berdaya.

Actions (login required)

View Item