PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015

Muhammad, Taufik (2015) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 957.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian berangkat dari permasalahan atas pelaksanaan fungsi Legislasi dan peranan yang dimiliki oleh DPRD Provinsi dalam penyusunan APBD Provinsi sumatera Barat tahun 2015. Proses penyusunan sebuah produk hukum yang baik akan melahirkan regulasi serta keadaan yang baik pula ditengah masyarakat. Porsi keterwakilan, karakteristik serta dinamika yang terjaditurut menjadi bagianpenting dalam pembahasan. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data sertai nformasi di lapangan mengenai proses penyusunan Perda APBD 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kajian Empiris didalam penulisan didasarkan atas kinerja dan informasi dari DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam aktivitas penyusunan APBD 2015. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini bahwa masih terdapat sisi lemah dari penyusunan APBD tahun 2015 yaitu dalam penganggaran belanja yang masih belum secara optimal memberikan porsi kepada pembangunan dan hal kesejahteraan. Borosnya anggaran belanja pegawai bukanlah suatu hal yang baik dalam proporsi besar pada APBD.Selain itu lemahnya koordinasi dan ruang partisipasi publik untuk turut serta terlibat aktif dalam perumusan juga menjadi kendala. Dalam pembahasan, penganggaran dan pembentukan Perda, fungsi koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi sangat penting dilaksanakan. Tidak hanya itu, komunikasi yang dijalin bersama Pemerintah Pusat turut menentukan besaran dan jalanya APBD dalam pemanfaatanya demi terselenggaranya urusan Pemerintahan yang baik, bersih serta senantiasa berpihak kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item