PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Najmi, Najmi (2017) PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER dan ABSTRAK.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (498kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (113kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (226kB) | Preview
	Text (DISERTASI FULLTEXT) FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hampir semua negara saat ini memberikan perhatian besar terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya terhadap hak cipta dan merek terkait dengan pemanfaatan dari hak kekayaan intelektual tersebut yang dapat bernilai ekonomis tinggi. Di dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 juga memuat bahwa ASEAN ingin mewujudkan pasar tunggal dengan arus lintas yang bebas diantaranya termasuk bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum hak kekayaan inteletual (HKI) khususnya hak cipta dan merek dalam rangka liberalisasi perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community)?; dan kedua, bagaimanakah implikasi penerapan dari sistem hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan merek dalam kerangka ASEAN terhadap pengaturan hak kekayaaan intelektual (HKI) di Indonesia ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum, yang menitik beratkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh data primer berupa wawancara yang diperoleh dari penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu ; Pertama, bentuk perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta dan merek di ASEAN dalam rangka liberalisasi perdagangan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 didasarkan pada Rencana Aksi Hak Kekayaan Intelektual ASEAN (ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015/ ASEAN IPR) dan Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Selanjutnya kedua instrumen hukum tersebut yakni di dalam muatan isi ASEAN Intellektual Property Rights Action Plan 2011-2015 dan Pembukaan Piagam ASEAN (Preamble of ASEAN Charter) serta Pasal 1 (poin 5, 6 dan 11) Piagam ASEAN mengandung konsep hukum negara kesejahteraan (Welfare State) dimana tujuan dibuatnya ketentuan-ketentuan hukum tersebut salah satunya adalah dalam rangka untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat ASEAN sebagaimana yang ada dalam konsep negara kesejahteraan; dan Kedua, dalam rangka realisasi ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 pada Masyarakat Ekonomi ASEAN maka Indonesia telah menyesuaikan diri dengan mengubah beberapa peraturan perundang-undangannya yang berada dalam lingkup hak kekayaan intelektualnya yaitu hak cipta dan merek melalui perubahan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menghadapi era perdagangan global. Kata Kunci : Perlindungan; Hak Kekayaan Intelektual; Liberalisasi Perdagangan; Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Indonesia. Almost most countries have gived great attention for the utilization of the Intelellectual Property Rights (IPR) especially copy right and trademark have that can be of high economic value. In the blueprint of the ASEAN Economic Community 2015 also contains that ASEAN wants to realize a single market with free traffic flow, among other things, to the field of Intellectual Property Rights (IPR) specially for copy right and merk. The problems in this research are firstly, how is the system of intellectual property rights (IPR) specially for copy right and trademark protection in the framework of trade liberalization in ASEAN Economic Community?; and secondly, what are the implications of the application of the intellectual property rights specially for copy right and trademark system within the framework of ASEAN to the regulation of intellectual property rights (IPR) in Indonesia? This research is a legal research that is juridical normative with legal history and legal comparison approaches, emphasizing on secondary data obtained from literature study and supported by primary data in the form of interviews obtained from field research. The specification of this research is descriptive analytical. The data collected were analyzed by qualitative juridical.The results of this study are; Firstly, the legal protection system of Intellectual Property Rights specially for copy right and trademark in ASEAN in the framework of trade liberalization through the ASEAN Economic Community 2015 is based on the ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015/ASEAN IPR and ASEAN Charter. Furthermore, the two legal instruments are within the content of ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015 and the Preamble of ASEAN Charter and Article 1 (points 5, 6 and 11). The ASEAN Charter contains the concept of Welfare State law in which the purpose of the provisions of such law shall be one of them in the framework of the interests of the welfare of ASEAN society as existing in the concept of the welfare state; and Secondly, in the framework of the realization of the ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 in the ASEAN Economic Community, then Indonesia has adjusted by amending several regulations of legislation which are within the scope of intellectual property rights such as the Law no. 19 of 2002 with the Law no. 28 of 2014 on Copyright and the Law no. 15 of 2001 with Law no. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications to deal with the era of global trade. Keywords : Protection; Intellectual Property Rights, Trade Liberalization in ASEAN Economic Community and Indonesia.

Actions (login required)

View Item