PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TIPIKOR PADANG

Wendra, Rais (2017) PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TIPIKOR PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrak wendra.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN Revisi wr.pdf - Published Version Download (302kB) | Preview
Preview	Text (Bab VI penutup) BAB VI PENUTUP revisi.pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka revisi.pdf - Published Version Download (233kB) | Preview
	Text (Tesis Fulltext) tesis wendra rais.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penerapan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Padang Wendra Rais, 0821211018, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas ABSTRAK Mengingat bahwa akibat tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara, maka dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada koruptor dapat diancam pidana penjara dan denda serta pembayaran pidana uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian mengenai Penerapan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Padang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis lebih dalam mengenai penerapan uang pengganti pada pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor Padang, termasuk di dalamnya untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya uang pengganti pada pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Padang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan akibat hukumnya apabila terpidana tidak membayar uang pengganti yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen dan wawancara serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang ada. Adapun keseluruhan data yang telah didapat, dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan istilah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana pengganti telah diterapkan pada Pengadilan Tipikor Padang dan dasar pertimbangan menjatuhkan pidana pengganti yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, termasuk pembuktian dipersidangan siapa yang menikmati hasil tindak pidana tersebut. Mengingat uang pengganti memiliki kedudukan penting dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi, maka 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa selaku eksekutor melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti. Jika terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana. Jika setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut. Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup guna membayar uang pengganti, terpidana dipidana dengan pidana penjara yang sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Kata Kunci: penerapan, pidana tambahan, korupsi The application of the additional penalty of Substitute Money for Corruption in the Territory of the Corruption Court of Padang Wendra Rais, 0821211018, The Post Graduate Program, Faculty of Law, Andalas University Abstract Considering that the consequences of corruption have caused a loss to the state finance, in Corruption Prevention Act, corruptors can be punished with imprisonment and payment of fine and also impose additional penalties, that is substitute money as an effort to restore the state financial loss. Therefore, research on the application of the additional penalty of Substitute Money for Corruption in the Territory of the Corruption Court of Padang aims to describe and analyze more deeply about the application of replacement money to the corruptor in Corruption Court of Padang, including to know the judge's consideration In determining the amount of replacement money to the corruptor in Corruption Court of Padang Court. In addition, this study also aims to know about the implementation of replacement payments and the legal consequences if the convict doesn’t pay the replacement money that has been decided by the judges. Empirical legal research is applied in terms of discussing the research questions and the type of this research is a descriptive one. the source of the data are from primary and secondary data, which was obtained by interviewing the respondents and by documentation study. Base on the research conducted, it can be conclude as follows: Additional penalty in the form of replacement criminal payments has been applied to the Corruption Court of Padang. The judge’s consideration to impose a substitute criminal based on juridical and non juridical considerations, including evidence in court who enjoys the proceeds of the offense. Considering that replacement money has an important position in returning the state financial loss due to corruption, then 1 (one) month after the court’s decision has had permanent legal force, the prosecutor shall execute the payment of the replacement money. If the convicted person does not pay the replacement payment, the prosecutor is obliged to seize the property owned by the convicted person. If after the convicted convict still doesn’t pay off the replacement money, the Prosecutor must auction off the property. In the event that the defendant doesn’t have sufficient property to pay the surrogate, the convict is sentenced to a prison sentence determined in the court's decision. Keywords: application, additional criminal, corruption.

Actions (login required)

View Item