KEWAJIBAN NOTARIS YANG TELAH DIANGKAT DAN DISUMPAH UNTUK MENJALANKAN JABATAN DI KOTA PADANG

VICTOR, MARTIN CORI (2017) KEWAJIBAN NOTARIS YANG TELAH DIANGKAT DAN DISUMPAH UNTUK MENJALANKAN JABATAN DI KOTA PADANG. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abstrak) 1. COVER DAN ABSTRAK- Copy.pdf - Published Version Download (100kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 2. BAB I- Copy.pdf - Published Version Download (394kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) 3. BAB IV kesimpulan saran- Copy.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4. DAFTAR PUSTAKA- Copy.pdf - Published Version Download (184kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) VICTOR MARTIN CORI pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, mempunyai kewenangan dan kewajiban sebgaimana yang diperintahkan oleh UndangUndang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dirubah dengan UndangUndangNomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu kewajiban Notaris setelah diangkat dan disumpah adalah dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris yang bersangkutan wajib, menjalankan jabatan secara nyata; menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertangung jawab dibidang pertanahan, OrganisasiNotaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat. (Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, dan c UUJN) Berdasarkan pada hal tersebut maka muncul permasalahan mengenai: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan notaris tidak melaksanakan kewajibannya setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris di Kota Padang, 2) Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajiban setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris, 3) Tindakan apa yang dilakukan oleh MPD Kota Padang terhadap notaris yang tidak melakukan kewajiban setelah dingkat dan disumpah sebagai notaris di Kota Padang. Metode penlitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif, juga melihat seperti apa penerapan dilapangan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih ada noatris yang tidak melengkapi kelengkapan berkas spesiment notaris di Majelis Pengawas Daerah Kota Padang. Akibat hukum bagi Notaris yang tidak melengkapi kewajiban atas kelengkapan berkas spesiment adalah dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tulisan, sampai dengan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga Majelis Pengawas berwenang melakukan pengawasan pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap notaris dilakuakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, maka dari itu bentuklah Majelis Pengawas Notaris MPD, MPW, MPP, yang merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana pengawasan eksternal Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana kewenangan pengawasan tersebut oleh Majelis Pengawas Notaris bersifat Atributif karena wewenang tersebut lansung dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanggung jawab seorang notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya adalah mematuhi peraturan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kata kunci : Notaris, Kelengkapan Berkas Spesimnet, Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Actions (login required)

View Item