PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI KOTA PEKANBARU

Sadri, Sadri (2017) PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI KOTA PEKANBARU. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (207kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (333kB) | Preview
Preview	Text (Penutup) BAB IV new.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (239kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) proposal3 ai.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam penyelenggaraan tugas negara untuk mencapai hidup sejahtera, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan, pemasukan dana yang di terima oleh negara diperoleh dari Dalam Negeri, antara lain diperoleh dariPajak.Sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah meluncurkan Program Pengampunan pajak yang telah melaporkan hartanya akan mendapatkan kemudahan dalam pengalihan tanah dan/atau bangunan dimana wajib pajak akan mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan. Maka dibutuhkanlah peran PPAT di dalam membantu Wajib Pajak untuk melakukan pengalihan hak Pajak (Tax Amnesty) dengan harapan wajib pajak memanfaatkan fasilitas ini untuk kemudahan dan transparansi pelaporan pajak. Wajib atas tanah dan atau bangunan yang belum dibalik nama atas nama Wajib Pajak,sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengalihan hak atas tanah bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti Pengampunan Pajak (TaxAmnesty) di Kota Pekanbaru. Penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemkudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Dalam penulisan ini diperoleh data dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian di lapangan (fild research) teknik pengumpulan data dilakukan studi dokumen dan wawancara.Sebelumdilakukan pengalihan hak atas tanah dan/bangunan wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) terlebih dahulu harus mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Setelah Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan diperoleh baru bisa dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat melalui Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kata kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Wajib Pajak, Peralihan Hak Atas Tanah, Tax Amnesty

Actions (login required)

View Item