PERAN BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PROSES PENGAJUAN PERCERAIAN GURU Studi Kasus Perceraian Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Lima Puluh Kota

REZKY, REZKY AGUS RYANTO (2017) PERAN BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PROSES PENGAJUAN PERCERAIAN GURU Studi Kasus Perceraian Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (absrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (43kB) | Preview
Preview	Text (bab i) BAB I.docx pdf.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) BAB IV.pdf - Published Version Download (35kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (36kB) | Preview
	Text (skripsi full text) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (849kB)

Abstract

ABSTRAK Rezky Agus Ryanto, 1210813005, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Peranan Birokrasi Pemerintah Dalam Proses Pengajuan Perceraian Guru Studi Pada Kasus Perceraian Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembimbing I Dr. Bob Alfiandi, M.Si, Pembimbing II Dra.Fachrina, M.Si Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat ketidak jelasan rumusan. Sehingga dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dilakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. Berdasarkan hasil temuan data di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa tingkat perceraian Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2016 meningkat pada tahun-tahun sebelumnya dan angka tertinggi perceraian terjadi pada guru sekolah dasar. Melihat kondisi ini menarik peneliti untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terkait birokrasinya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskripsif. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purpose sampling dan dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori tipe ideal birokrasi oleh Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan peran birokrasi pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, bagi guru sekolah dasar yang ingin bercerai harus melakukan proses pengajuan perceraian terlebih dahulu ke instansi-instansi pemerintah terkait untuk mendapatkan izin bercerai kepengadilan agama. Kemudian terdapat kekurangan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut yaitu belum adanya kualifikasi penempatan pegawai negeri yang terspesialisasi secara khusus untuk menangani perkara guru yang ingin bercerai. Selain itu hal yang mendukung tentang bagaimana melakukan Pembina dan mediasi kepada pihak berperkara seperti mengadakan pelatihan-pelatihan secara khusus bagi pegawai negeri yang berwenang juga belum dilakukan oleh pemerintah.

Actions (login required)

View Item