ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2013

MUHAMMAD RIDHO, ALQUDRI (2015) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2013. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 1026.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (609kB)

Abstract

Perubahan politik Indonesia seiring bergantinya penguasa telah membawa perubahan kepada sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk pemerintahan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam otonomi daerah, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang dulunya sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Pada sistem sentralisasi segala urusan pusat dan daerah diatur oleh pemerintah pusat, sementara pada sistem desentralisasi urusan daerah diatur oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan daerah serta membangun daerah berdasarkan potensi dan kondisi wilayahnya.

Actions (login required)

View Item