EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI VERIFIKASI PPK SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Sawahlunto)

Masdiana, Masdiana (2017) EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI VERIFIKASI PPK SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Sawahlunto). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (148kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (249kB) | Preview
Preview	Text (BAB V Penutup) BAB V Penutup.pdf - Published Version Download (118kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA ok.pdf - Published Version Download (343kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi verifikasi PPK SKPD atas pertanggungjawaban bendahara berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PPK SKPD dalam melaksanakan fungsi verifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif (observasi yang pasif), yaitu pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto tempat dimana peneliti sehari-hari bekerja. Wawancara dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama wawancara dengan lima orang PPK SKPD dan tahap kedua wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Sawahlunto, Kepala Bidang Perbendaharaan serta Kepala Seksi Verifikasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Kota Sawahlunto. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan fungsi verifikasi dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi verifikasi PPK SKPD atas pertanggugjawaban bendahara belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PPK SKPD seperti: (i) belum melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban administratif bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. (ii) Adanya duplikasi pelaksanaan fungsi verifikasi dengan PPKD. (iii) Temuan/rekomendasi verifikasi tidak didokumentasikan dan diarsipkan oleh PPK SKPD. Kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi verifikasi yaitu: (i) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan kebijakan daerah lainnya tidak memberikan pedoman yang jelas dan rinci terkait pelaksanaan fungsi verifikasi atas pertanggungjawaban bendahara. (ii) Kurangnya pembinaan PPKD terkait pelaksanaan fungsi verifikasi, sehingga PPK SKPD melaksanakan fungsi verifikasi berdasarkan pengalaman. Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban, Fungsi Verifikasi

Actions (login required)

View Item