Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Dari Konversi Lahan Di Kota Padang

IKA, MUSTHAFA (2017) Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Dari Konversi Lahan Di Kota Padang. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (151kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB I pendahuluan.pdf - Published Version Download (393kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV penutup.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview
	Text (Tesis Fulltext) TESIS Full teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (961kB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPLAHAN PERTANIAN PANGAN DARI KONVERSI LAHAN DI KOTA PADANG (IKA MUSTHAFA, 1420112040, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 121 Halaman) ABSTRAK Semakin meningkatnya pertambahan penduduk mengakibatkan alih fungsi (konversi) lahan pertanian pangan. Aspek peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang keberadaan dan keberlanjutan lahan-lahan pertanian saat ini juga tidak mampu membendung terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Seperti yang termuat dalam UU Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena tidak diiringi dengan Peraturan Pemerintah Daerah, karena Kota Padang belum memiliki Perda yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.Kota Padang memang bukan termasuk sentral pertanian pangan, kurangnya areal persawahan salah satunya disebabkan alih fungsi lahan yang terjadi setiap tahun.Akibat alih fungsi lahan tersebut untuk pembangunan perumahan dan lainnya. Perkiraan Pemkot Padang, setiap tahun penyusutan areal pertanian di daerah itu akibat dari pembangunan kawasan perumahan mencapai 150 hektar sampai 200 hektar.Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu:1).konversi lahan pertanian bisa terjadi di Kota Padang,2).perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan agar tidak terjadi konversi lahan,3).kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian pangan di Kota Padang.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskripstif, karena dengan penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan dari konversi lahan di Kota Padang. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen serta data yang diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1). Saat ini lahan produktif yang ada di Kota Padang mengalami perubahan fungsi menjadi lahan permukiman sehingga mengakibatkan semakin minimnya ketersediaan lahan pertanian pangan. Oleh sebab itu, menimbulkan ketidakseimbangan antara permintaan lahan pertanian pangan menjadi pembangunan.,2).Peraturan pemerintah melahirkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian pangan dari konversi lahan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mempertahankan lahan pertanian dari pembangunan,3).Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan dilakukannya arah kebijakan nasional oleh Perintah Pusat (Negara) yang belum ditunjang secara penuh oleh instrumen/aturan hukum yang menjadi turunan dalam pelaksanaannya di daerah khususnya kota Padang dan dapat dijadikan acuan serta pedoman sehingga dapat terlindungi dan terjaminnya perlindungan secara hukum. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Lahan Pertanian dan Konversi Lahan

Actions (login required)

View Item