PELAKSANAAN PENGAWASAN PENETAPAN KESEPAKATAN DIVERSI (Studi di Kepolisian Resort Kota Bukittinggi)

Dodi, Saputra (2017) PELAKSANAAN PENGAWASAN PENETAPAN KESEPAKATAN DIVERSI (Studi di Kepolisian Resort Kota Bukittinggi). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) COVER dan Abstrak.pdf - Published Version Download (670kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (954kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (679kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (652kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Kesepakatan diversi adalah hasil dari musyawarah diversi yang memuat hak dan kewajiban Anak dan Korban yang harus dilaksanakan berdasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan kesepakatan Diversi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri yang dilaksanakan anak dilakukan pengawasan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat penyidikan di Polresta Bukittinggi, atasan langsung Penyidik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim). Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk mengetahui sampai dimana kesepakatan diversi dilaksanakan, dan sarana dalam mengawasi tingkah laku anak agar tidak mengulangi tindak pidana kembali. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk pengawasan dan pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi serta kendala yang dihadapi atasan langsung Penyidik di Polresta Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil analisis penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi dilaksanakan dengan membebankan wajib lapor terhadap anak dalam waktu dua hingga tiga bulan, serta berkoordinasi dengan tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal anak. Masih adanya anak yang mengulangi tindak pidana setelah berhasil mencapai kesepakatan diversi pada tindak pidana sebelumnya menandakan masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus tentang pelaksanaan pengawasan kesepakatan diversi dan membentuk sub-unit khusus di dalam Unit PPA bertugas yang melakukan pengawasan terdapap pelaksanaan penetapan kesepakatan diversi. Kata Kunci: Kesepakatan, Pengawasan, Diversi

Actions (login required)

View Item