PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF DI KOTA SOLOK

MUHAMMAD, SYARIF (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF DI KOTA SOLOK. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (102kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (347kB) | Preview
Preview	Text (Penutup) BAB VI Ojha.pdf - Published Version Download (140kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (66kB) | Preview
	Text (Tesis Fulltext) tesis lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF DI KOTA SOLOK Tesis S2 Oleh: Muhammad Syarif, NIM. 1320112063 ABSTRAK Pemilu legislatif atau Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam proses bernegara untuk memilih wakil rakyat dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan lima tahunan. Dalam pelaksanaan pemilu sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran bahkan sampai kepada tindak pidana salah satunya adalah politik uang. Praktek politik uang pada Pemilu legislatif merupakan upaya yang dilakukan oleh simpatisan, kader partai atau bahkan dari caleg sendiri yang dimaksudkan untuk mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya, dikarenakan adanya persaingan antara caleg dari partai politik yang sama maupun dari partai politik yang berbeda. Politik Uang sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan persaingan. Dalam hal ini pokok permasalahan yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilu Legislatif; Apa saja Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang pada Pemilu Legislatif; bagaimana Upaya Penanggulangan yang dilakukan terhadap Politik Uang Pada Pemilu Legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (normative legal research) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksana penegakan hukum pidana terhadap terjadinya politik uang pada pemilu legislatif terhimpun dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pemilu yaitu Panwaslu Kota Solok, Penyidik/Polisi dan Jaksa Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap politik uang pada pemilu legislatif di kota Solok, antara lain adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat dalam proses penyelesaian tindak pidana politik uang, masih ada masyarakat yang mengetahui tindak pidana politik uang yang tidak bersedia menjadi saksi serta keterbatasan personil Panwaslu. Upaya penanggulangan yang dilakukan secara preventif antara lain memperkuat pengawasan di setiap tempat pemungutan suara (TPS), melakukan kerja sama dengan pemantau, saksi, dan lain-lain. Upaya represif yaitu penanganan dan tindak lanjut tindak pidana pemilu segera diekspos (digelar) dalam tim sentra gakkumdu dan selanjutnya meneruskan kepada penyidik Polri. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Politik Uang LEGAL ENFORCEMENT ON THE CRIMINAL POLITICAL MONEY AT THE LEGISLATIVE ELECTION IN SOLOK CITY Master Thesis By: Muhammad Syarif, NIM. 1320112063 ABSTRACT Legislative elections or General Elections the House of Representatives is a means of people's sovereignty in the state process of electing representatives of the people and to oversee the course of government as well as the limitation of the five-year rule. In the implementation of the election there are often violations even to the crime, one of which is money politics. The practice of money politics in legislative elections is an attempt made by sympathizers, party cadres or even from candidates themselves who are meant to get votes as much as possible, due to competition between candidates from the same political party as well as from different political parties. Money politics as part of a strategy to win the competition. In this case the principal issue is How Law Enforcement against Money Crime Political Money in Legislative Election; what are the Constraints in Law Enforcement against Money Politics in Legislative Election; How the Countermeasures Efforts made on Money Politics in Legislative Election. The method used in this study is the normative approach (normative legal research) is the problem approach through research by looking at the norms or provisions of applicable law. From the results of research known that the implementation of criminal law enforcement against the occurrence of money politics in the legislative election collected in the Central for Integrated Law Enforcement (Gakkumdu) elections namely Panwaslu Kota Solok, Investigators / Police and Public Prosecutors as well as the District Court. Constraints faced in law enforcement of money politics in the legislative elections in the city of Solok, among others, a very short time limit in the process of settlement of money politics, there are still people who know the money politics who are not willing to be a witness and the limitations of Panwaslu personnel. Preventative preventive measures include strengthening supervision at each polling station (TPS), collaborating with monitors, witnesses, and others. The repressive measures of handling and follow-up of election crimes are immediately exposed (held) in the central gakkumdu team and then forward to the police investigator. Keywords: Law Enforcement, Crime, Money Policy

Actions (login required)

View Item