ANALISIS PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010-2014

HILDA, YESSICA VETRINA (2015) ANALISIS PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010-2014. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 794.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (952kB)

Abstract

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat mengetahui dan mengelola potensi serta sumber-sumber daya yang ada berdasarkan aspirasi dan peran serta dari masyarakat. Era otonomi daerah di Indonesia dimulai seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai otonomi daerah yang berfungsi sebagai pelengkap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Namun, otonomi daerah itu sendiri bisa terlaksana secara efektif di Indonesia pada tahun 2001. Dampak dari otonomi daerah ini adalah perubahan sistem pemerintahan dan perekonomian, dimana pemerintah daerah tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan yang terbesar, yang didukung oleh kebijaksanaan Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pra syarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2000 : 5). Diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan pembangunan daerah serta memberikan kewenangan yang lebih kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan dengan sebaik-baiknya. 2 Menurut Khusaini (2006), sesuai dengan Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penyerahan berbagai kewenangan ini harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting untuk penerimaan daerah adalah sumber yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu dari Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, Retribusi Daerah, perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah Provinsi Bali juga berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya. Menurut Kusuma (2013) kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki berbagai macam budaya dan ciri khas tersendiri di setiap kabupatennya. Hal inilah yang menjadikan tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki cukup banyak kawasankawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar yang salah satunya bersumber dari sektor perdagangan dan pajak lainnya yang terkait dengan pajak daerah. Kemudian didapatkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Bali lebih dominan dibandingkan dengan retribusi daerahnya. Dampak dari hal tersebut menurut Mahi (Kusuma, 2013) diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja 3 baru, dan memperbaiki pendapatan masyarakat. Penerimaan pajak daerah merupakan suatu pencapaian yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah harus bisa mandiri sehingga daerah dapat lebih leluasa dalam membelanjakan penerimaannya sesuai dengan kebutuhan. Peranan pajak daerah juga akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah kota/kabupaten. Oleh karena itu sangat menarik untuk menganalisis pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta membandingkannya untuk tiga daerah, yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto. Agar dapat diketahui seberapa besar pajak daerah mampu menjadi sumber pembiayaan masing-masing daerah. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul penelitian “Analisis Pertumbuhan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto Tahun 2010 - 2014”.

Actions (login required)

View Item