PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT KONSUMTIF APARATUR SIPIL NEGARA DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG

Indra, Ismanto (2017) PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT KONSUMTIF APARATUR SIPIL NEGARA DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (138kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (320kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (43kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (164kB) | Preview
	Text (Tesis Fulltext) tesis full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bagi bank dalam memperoleh pendapatan. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, analisis pemberian kredit, dan upaya yang akan dilakukan jika terdapat kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang : 1) Bagaimana perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. 2) Bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang terhadap kredit macet pada perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum dengan didukung fakta-fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merubah ketentuan pemberian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.Terhadap kredit bermasalah dengan kolektabilitas kredit dalam perhatian khusus dan kredit kurang lancar, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang melakukan upaya peyelamatan kredit, sedangkan terhadap kredit dengan kolektibilitas kredit yang diragukan dan kredit macet, dalam upaya penyelesaiannya diserahkan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Pusat untuk menyelesaikannya baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Kata kunci : Kredit macet ASN.

Actions (login required)

View Item