Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Yang Dinyatakan Pailit Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Adewirtanto, Roja Paing (2017) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Yang Dinyatakan Pailit Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (275kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I (pendahuluan).pdf - Published Version Download (260kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir) BAB akhir (Penutup&kesimpulan).pdf - Published Version Download (127kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
	Text Tugas Akhir Ilmiah Utuh.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan penting terhadap simpanan debitur pada suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan adanya LPS maka simpanan debitur akan lebih terjamin. Apabila BPR tersebut mengalami pailit, maka BPR langsung diambil alih oleh LPS untuk penyelesaian terhadap simpanan debitur sebelum terjadinya likuidasi. Apabila terjadi likuidasi pada suatu BPR maka LPS bekerjasama dengan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) untuk mengembalikan seluruh aset-aset pada BPR tersebut dengan cara penjualan di bawah tangan terhadap segala agunan yang telah diberikan oleh debitur kepada BPR. Adapun permasalahan penelitian yang diajukan adalah pertama, bagaimana peran LPS dalam likuidasi BPR yang telah pailit serta cara mengatasinya? Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah BPR yang dinyatakan pailit oleh LPS? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan dapat disimpulkan bahwa: pertama, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Kedua, tanggung jawab bank penyimpan atas kelalaian dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan LPS. Dalam hal ini tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu atau juga dihubungkan dengan kekhawatiran untuk menerima konsekuensi dalam sesuatu perbuatan. Tetapi apabila diamati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan. Dari hasil penelitian dapat ajukan beberapa saran, yaitu pertama, LPS diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul dalam likuidasi BPR yang telah pailit sehingga berdampak sistemik maupun non sistemik. Kedua, dengan adanya sanksi-sanksi yang diberikan apabila nasabah tidak mendapatkan haknya terhadap simpanannya di BPR, maka akan dapat mengurangi kerugian nasabah pada BPR yang telah dinyatakan pailit tersebut, sehingga dapat meminimalisir kerugian nasabah terhadap simpanannya.

Actions (login required)

View Item