ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, IPM DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATRA BARAT

ERIKA, SILVIA (2015) ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, IPM DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATRA BARAT. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan.

Text 899.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu tujuan utama Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sejahtera bebas dari belenggu kemiskinan. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, mengamanatkan bahwa tugas pokok Pemerintah Indonesia adalah “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan menjadikan penurunan tingkat kemiskinan sebagai indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan.Menurut Todaro (2006), berpendapat bahwa salah satu inti dari masalah pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak hanya ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup pula kualitas manusianya. Kerap ditemui di suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tapi memiliki kualitas pembangunan manusia yang masih rendah. Harus disadari bahwa manusia merupakan kekayaan bangsa, sejak awal pembangunan manusia sudah menjadi tujuan dalam model pembangunandi indonesia, setidaknya dalam tataran normatif yang tercermin dalam falsafah Negara seperti Pancasila dan UUD 1945. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang slalu dihadapi oleh manusia.Salah satu masalah yang dihadapi oleh beberapa negara berkembang adalah kemiskinan, yang merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku.Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan keseluruh sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. MenurutMankiew (2007), pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto adalah rangkuman aktivitas ekonomi suatu masyarkat selama periode waktu tertentu. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat maka akan meningkatkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahateraan dalam masyarakat yang akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.Dalam Wahyudi (2010), Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital), peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang sehingga akan mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan. Dalam Adhi(2011), Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.Selain itu pengangguran juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Dalam Wahyudi (2010), Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan.Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.Faktor lain yang turut berperan dalam kemiskinan adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengalokasikan anggaran belanjanya pada kepentingan publik, khususnya masyarakat miskin, sehingga kebijakan anggaran yang tepat akan mampu mengurangi angka kemiskinan. Berbicara mengenai kemiskinan, Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia.Sumatera Barat berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota.Sama dengan Provinsi yang lainnya Provinsi SumateraBarat memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, Pengangguran, IPM dan kemiskinan yang berbeda-beda. Terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 1.1 Data Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, IPM danKemiskinandi SumateraBarat Daerah Pertumbuhan ekonomi Pengeluaran pemerintah Pengangguran IPM Kemiskinan Mentawai Pesisir Selatan Kab. Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Agam 50 Kota Pasaman Solok Selatan Dhamasraya Pasaman Barat Padang Solok Sawahlunto Padang Panjang Bukittinggi Payakumbuh Pariaman 5.15 5.57 6.24 5.90 5.85 5.84 6.20 6.24 6.15 6.36 6.56 6.46 6.36 6.19 5.72 6.14 6.23 6.68 5.83 640,764,821,761.09 826,129,152,592.00 691,458,631,136.70 573,048,482,948.34 689,561,178,553.86 781,711,695,128.95 815,460,106,623.75 750,616,533,229.75 568,112,184,644.75 466,620,823,775.25 553,917,474,857.75 653,474,939,629.25 1,423,413,247,177.36 377,952,154,645.70 411,397,704,030.35 383,740,585,790.22 458,796,190,671.00 451,591,468,438.75 423,465,725,773.47 1.24 15.30 7.54 3.78 6.43 10.95 10.94 6.98 4.67 4.00 5.23 9.84 45.05 1.89 2.26 1.77 3.59 3.90 2.94 69.20 72.08 71.82 71.57 74.72 72.22 73.91 71.95 73.45 69.56 69.95 70.82 78.33 76.27 75.59 78.22 78.84 76.46 75.01 15.35 9.32 10.81 9.43 6.30 10.60 8.84 9.40 9.77 9.80 9.30 8.66 5.66 6.05 2.32 7.00 6.10 9.37 5.48 Sumber :Bapeda 2013 Di tiap-tiap daerah di SumateraBaratterdapat tingkat pertumbuhan, pengeluaran pemerintah,pengangguran, IPM dan kemiskinan yang berbeda-beda. Misalnya saja daerah kepulauan mentawai pertumbuhan ekonominya rendah yaitu sebesar 5,15 dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di SumateraBaratdan tingkat kemiskinannya tinggi yaitu sebesar 15,35. Sedangkan tingkat penganggurannya rendah dibandingkan daerah lainnya yaitu sebesar 1,23.Namun jika dilihat dari pengeluaran pemerintahnya Kepulauan Mentawai termasuk ditengah-tengah tidak rendah dan tidak juga tinggi. Sedangkan Kota Padang yang pertumbuhan Ekonomi dan pengeluaran pemerintah dikategorikan tinggi dibandingkan daerah lain yaitu sebesar 6,36 dan 1,423,413,247,177.36. Jika dilihat dari tingkat penganguran di Kota Padang yaitu sebesar45,05dikategorikan tinggi dibandingkan daerah lainnya. Sedangkan jika dilihat tingkat kemiskinan di kota Padang termasukyang rendah yaitu sebesar 5,66. Sedangkan SumateraBarat sendiri dari tahun 2010 sampai 2013 angka kemiskinan di SumateraBarat terus menurun dapat dilihat dari gambar berikut : Tabel 1.2 persentase kemiskinan di SumateraBarat 2010 2011 2012 2013 9.44 8.99 8 7.56 Sumber bps2013 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kemiskinan di SumateraBarat beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yaitu dari 9,44 sampai dengan 7,56 persen.Meskipun angka kemiskinan di SumateraBarat setiap tahun mengalami penurunan, namun jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih sangat tinggi, yakni mencapai 407.470 jiwa. Hal itu seiring masih rendahnya penurunan angka kemiskinan di SumateraBarat, yang hanya mencapai 0,6 persen setiap tahunnya. Angka kemiskinan SumateraBarat masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 11,37 persen. Selain itu, berdasarkan data yang dikeluarkan BPS tahun 2011 lalu, hanya 7 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dan 12 kabupaten/kota lainnya berada di atas rata-rata provinsi.Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), pengangguran terhadap kemiskinan. Dalam sebuahskripsi yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap kemiskinan di SumateraBarat” 1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahdalampenelitian ini adalah:  Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan IPM mempengaruhi kemiskinan di SumateraBarat?  Bagaimanakah kuadran persebaran tiap daerah sesuai dengan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan IPM terhadap kemiskinan tiap daerah di SumateraBarat. 1.3 Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah di atas, dapat di simpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :  Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh antara pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan IPM terhadap kemiskinan di SumateraBarat.  Untuk mengetahui bagaimana kuadran persebaran tiap daerah sesuai dengan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan IPM terhadap kemiskinan tiap daerah di SumateraBarat. 1.4 Manfaat Penelitian  Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.  Bagi Universitas dapat dijadikan sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.  Referensi ilmiah bagi pembaca khususnya mahasiswa tentang analisis Pengeluaran Pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan IPM terhadap kemiskinan di SumateraBarat.  Masukan bagi pengambil kebijakan dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Actions (login required)

View Item