Implementasi ProgramFull Day School dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kota Sawahlunto

VILMA, SEPRIANA (2013) Implementasi ProgramFull Day School dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kota Sawahlunto. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 290.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (702kB)

Abstract

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota yang terus berusaha meningkatkan pembangunan sektor pendidikan di daerahnya. Undang-undang otonomi daerah dan Sisdiknas memberikan keleluasaan lebih bagi daerah untuk mengelola pendidikannya, termasuk dengan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhannya asalkan tidak bertentangan dengan kedua Undang-undang tersebut. Untuk meningkatakan mutu pendidikan pemerintah Kota Sawahlunto melaksakan program full day school pada jenjang pendidikan menengah sejak tahun 2009. Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi program full day school dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di Kota Sawahlunto yang dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Edwards III tentang empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus tunggal. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini mengahasilkan beberapa temuan. Pertama, dilihat dari faktor komunikasi media komunikasi yaitu melalalui rapat dan instruksi lisan memberikan peluang distorsi komunikasi serta tidak adanya acuan tertulis. Kedua, sumber daya belum mencukupi yaitu sumber daya staf yang masih terbatas secara kualitas meski sudah memenuhi secara kuantitas, belum adanya dukungan dana yang diberikan kepada sekolah, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung sehingga menjadikan program full day school banyak di isi dengan pemahaman teori. Ketiga, Disposisi para pelaksana didapatkan karena hirarki jabatan kedinasan yang harus dipatuhi pelaksana kebijakan sehingga membuat program terlaksana di setiap sekolah walaupun para pelaksana tidak sepenuhnya setuju dan sependapat dengan pembuat keputusan awal tentang program full day school. Keempat, struktur birokrasi yang menyangkut SOP dan fragmentasi antara pelaksana kebijakan. Program ini merupakan program baru sehingga akan sulit untuk membuat SOP kebijakan, teknis pelaksanaa program diterjemahkan oleh setiap sekolah berdasarkan pemahaman dan kemampuannya masing-masing. Fragmentasi antara penanggung jawab kebijakan dapat diminimalisir dengan adanya rapat koordinasi yang dilakukan antara kepala sekolah dan dinas pendidikan. Kata Kunci: Full Day School, Implementasi kebijakan, Otonomi Daerah Bidang Pendidikan.

Actions (login required)

View Item