Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada PT. Semen Padang

Runi, Walynsi (2017) Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada PT. Semen Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover) cover ok.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (344kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (135kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Full Text) Tugas Akhir Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Negara Republik Indonesia mempunyai salah satu tujuan yaitu melaksanakan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut yang harus diperhatikan adalah mengenai masalah pembiayaan yang akan dibutuhkan dalam proses pembangunan tersebut. Salah satu cara untuk merealisasikan tujuan Negara dalam hal pembiayaan pembangunan tersebut adalah dengan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat berpengaruh di Indonesia, pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara atau raky at ke kas negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pemungutan pajak adalah salah satu wujud nyata dari pengabdian dan peran masyarakat serta keikutsertaannya dalam membiayai pemban gunan Negara. Membebankan pajak pada masyarakat bukan perkara mudah bagi pemerintah. Bila terlau tinggi, masyarakat akan berat membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena kurangnya dana. Demi memenuhi pembiayaan negara tersebut pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan Tax Ratio di Indonesia agar pemasukan ke kas negara mengalami peningkatan. Dalam bidang perpajakan terbukti pemerintah terus melakukan upaya tersebut dengan adanya perombakan - perombokan atur an perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan. Dalam Undang - Undang pajak penghasilan yang di berlakukan pada tanggal 1 Januari 1984 merupakan Undang - Undang Perpajakan nomor 7 tahun 1983 yang mengalami beberapa kali perubahan, dan UU no 7 tahun 2000 tenta ng perubahan ke tiga tentang pajak penghasilan yang dilandaskan kepada filsafah pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perp ajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan. S alah satu ketentuan tersebut adalah mengenai s elf assessment system. Dalam self assessment system, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, m elaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak.

Actions (login required)

View Item