PENGATURAN PENILAIAN MERGER DAN AKUISISI LINTAS BATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

ZULHERI, ZULHERI (2017) PENGATURAN PENILAIAN MERGER DAN AKUISISI LINTAS BATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER & ABSTRAK) COVER & ABSTARK.pdf - Published Version Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (453kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) B A B AKHIR.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (365kB) | Preview
	Text (Disertasi Fulltext) Disertasi Zulheri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Abstract This research is aimed at expressing ideas on competition merger review (CMR) on the Cross-border Mergers and Acquisitions (CBM&As) under Indonesian's Competition Law. The problem has been triggered by the lack of a regulation on guideline of CMR that having multi-jurisdiction characters on the proposal of CBM&As to nurture a fair and sustainable business competition (FSBC). Temporarily, the existing CMR guideline has been employed and incompatible to review the CBM&A proposal. Consequently, the merging (gigantic) companies enjoyed huge opportunities to conduct any anti-competitive behaviors in the domestic market that was lessening competition itself. To find out of this problem, the normative research approach has been employed to formulate problems to have in-depth analysis and conclusions. For those, literature review and scanning had been done to collect any related legal information to conceptualizing CMR for assessing CBM&A proposals. At the end, this study conclude: 1) CMR in the methods of Hybrid 4.3 Test for the CBM&A's proposal is urgently required to fulfill the absence of a merger review guideline that containing a multi-jurisdiction dimension and to nurture a FSBC in Indonesia; 2) the substantive norms for constructing CMR in the method of Hybrid 4.3 Test for CBM&A proposals should consider company law, merger law, investment law including the existing public interest, the principles of legal certainty, efficiency, transparency, and proportionality to succeed the merger review process. Thus, I recommend that there is undoubtedly to enact a Hybrid 4.3 Test Guideline for assessing the CBM&A proposal to nurturing a FSBC, to maintaining a dynamic, secure, and stable economy of Indonesia. Keywords : cross-border mergers & acquisitions, competition merger review, substantial lessening of competition test, public interest test, a fair and sustainable business competition. Abstrak Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan ide tentang penilaian merger dan akuisisi lintas batas (M&ALB) dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Permasalahan dipicu oleh ketiadaan panduan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang penilaian M&ALB yang berdimensi multi-yurisdiksi untuk menilai proposal M&ALB guna mengemban persaingan bisnis yang adil dan berkesinambungan (PBAB). Pada saat ini dan untuk sementara waktu, panduan penilaian merger yang berlaku sekarang hanya berdimensi hukum nasional dan tidak sesuai untuk menilai proposal M&ALB. Akibatnya, perusahaan pemerger, yang mampu mengintegrasikan beberapa pasar domestik menjadi pasal regional atau global, menikmati peluang besar melakukan berbagai tindakan anti-kompetitif yang dapat mengurangi persaingan itu sendiri dan memarjinalkan perusahaan nasional. Untuk menemukan solusi dari permasalahan, pendekatan penelitian normatif telah digunakan untuk merumuskan permasalahan, penganalisisan secara mendalam, dan penarikan kesimpulan. Untuk itu, kajian literatur telah dilakukan untuk mengumpulkan informasi hukum terkait dengan konseptualisasi CMR yang berdimensi multi-yurisdiksi guna menilai proposal M&ALB dalam yurisdiksi Indonesia. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan: 1) CMR dengan metode Hybrid 4.3 Test atas proposal M&ALB sangat diperlukan untuk mengisi ketiadaan panduan penilaian merger yang berdimensi multi-yurisdiksi dan untuk mengemban PBAB di Indonesia; 2) norma substantif untuk pengkonstruksian CMR dengan metode Hybrid 4.3. Test atas proposal M&ALB harus memperhatikan hukum perusahaan, hukum merger, hukum investasi, termasuk kepentingan umum yang ada, prinsip kepastian hukum, prinsip efisiensi, dan prinsip proporsionalitas guna menyukseskan proses penilaian merger. Peneliti menyarankan agar KPPU tidak ragu menerbitkan panduan CMR dengan metode Hybrid 4.3. Test untuk menilai proposal M&ALB guna mengemban PBAB, sekaligus mempertahankan ekonomi nasional Indonesia yang stabil, aman, dan dinamis. Kata Kunci : Merger dan Akuisisi Lintas Batas, Competition Merger Review, Uji Pengurangan Persaingan bisnis secara substansial, uji kepentingan publik, persaingan bisnis yang adil dan berkesinambungan.

Actions (login required)

View Item