PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN PASAL 10 AYAT ( 2 ) TENTANG TRANSAKSI SEKS

DEDE, NOVINDRA (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN PASAL 10 AYAT ( 2 ) TENTANG TRANSAKSI SEKS. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) TESIS COVER DAN ABSTRAK DEDE NOVINDRA.pdf - Published Version Download (280kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) TESIS BAB 1 DEDE NOVINDRA.pdf - Published Version Download (566kB) | Preview
Preview	Text (BAB 4) TESIS BAB 4 DEDE NOVINDRA.pdf - Published Version Download (234kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) TESIS DAFTAR PUSTAKA DEDE NOVINDRA.pdf - Published Version Download (240kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS KOMPLIT DEDE NOVINDRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN PASAL 10 AYAT ( 2 ) TENTANG TRANSAKSI SEKS (Dede Novindra, 1520112003, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 134 Halaman, 2017 ) ABSTRAK Pelacuran merupakan suatu gejala sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Faktor yang mendorong pelacuran terletak pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan bio-psikologi, khususnya nafsu sexsual manusia, pria dan wanita, serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, ekonomi, kebudayaan. Keberadaan praktik prostitusi di Kota Padang dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan dan mendapat tanggapan serius dari pemerintah setempat. Hal ini ditandai dengan lahirnya peraturan perundang – undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah ini berupa tesis tentang penegakan hukum tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berkaitan dengan pasal 10 ayat ( 2 ) tentang transaksi seks berdasarkan PERDA nomor 04 tahun 2007, dimana permasalahan yang diangakat adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap transaksi seks di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. 2) Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap transaksi seks di Kota Padang oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap transaksi seks di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian pada kantor SATPOL-PP Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berkaitan dengan pasal 10 ayat ( 2 ) tentang transaksi seks dilakukan dengan cara yaitu represif non justicia (pembinaan) dan penegakan hukum secara represif justicia (melalui sidang pengadilan). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Transaksi Seks LAW ENFORCEMENT ON REGIONAL REGULATION OF PADANG CITY NUMBER 4 YEAR 2007 REGARDING AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 YEAR 2005 REGARDING PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE OF SOCIETY RELATING TO ARTICLE 10 SECTION (2) ABOUT SEX TRANSACTIONS (Dede Novindra, 1520112003, Master of Law Faculty of Law Andalas University, Padang, 134 Page, 2017 ) ABSTRACT Prostitution is a social phenomenon caused by various factors inherent in human life. The factors that encourage prostitution situated in the natural human aspects correspond with bio-psychology, especially the sexsual appetites of human, women and men, as well as external factors such as social, economic, and cultural factors. The existence of prostitution practices in Padang City in recent years has developed and get serious response from the local government. This is marked by the of legislation in the form of Padang City Local Regulation No. 4 of 2007 on the Amendment of Regional Regulation Number 11 Year 2005 on Public Order and Peace of Society. Therefore, author makes this scientific work in the form of a thesis on law enforcement on public order and peace of society. related to article 10 paragraph (2) about sex transactions based on regional regulation no. 04 year 2007, where the issues that are addressed are 1) how law enforcement to sex transactions In Padang City by Civil service police Unit of Padang City. 2) What are the constraints in law enforcement on sexual transactions in Padang City by the Civil service police Unit of Padang City. 3) What efforts are being made to overcome obstacles in law enforcement of sex transactions in Padang City by Civil service police Unit of Padang City. In this study author will use the Juridical Sociological Approach that is a research that starts on the research how the law prevailing in society and how the implementation of a rule that already applies in reality in society. In this case the authors conduct research on the office SATPOL-PP of Padang City. Based on the result of the research, it can be concluded that law enforcement on public order and peace of society related to article 10 paragraph (2) about sex transaction is done by repressive non justicia (coaching) and law enforcement in repressive justicia (Through trial). Keywords: Law Enforcement, Public Order, Community Peace of Society, SexTransaction.

Actions (login required)

View Item