KEDUDUKAN HUKUM JASA PIHAK KETIGA DALAM PENARIKAN OBJEK FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN FINANCE DI KOTA PADANG

DENI, ASNANTO (2017) KEDUDUKAN HUKUM JASA PIHAK KETIGA DALAM PENARIKAN OBJEK FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN FINANCE DI KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER & ABSTRAK) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (597kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (242kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR (Penutup).pdf - Published Version Download (55kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTKA.pdf - Published Version Download (175kB) | Preview
	Text (TESIS UTUH) TESIS UTUH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

KEDUDUKAN HUKUM JASA PIHAK KETIGA DALAM PENARIKAN OBJEK FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN FINANCE DI KOTA PADANG ( DENI ASNANTO, 1420123070, Progran Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 129 Halaman ) ABSTRAK Maraknya lembaga pembiayaan (Finance) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance). Lembaga Pembiayaan tersebut menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen salah satunya berupa kendaraan bermotor, tidak sedikit perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan yang menawarkan segala bentuk promosinya baik dalam bentuk hadiah langsung yang bisa dibawa maupun dengan uang muka yang sangat rendah demi untuk mendapatkan konsumen. Bahkan mereka menawarkan bonus yang tinggi bagi yang bisa membawa konsumen untuk membeli kendaraan melalui lembaga pembiayaan tersebut. Perusahaan Finance berkembang pesat saat ini di Indonesia khususnya Sumatera Barat. Kegiatan Usaha yang berdasarkan Keputusan Presiden No. 61 tahun 1998 ini begitu diminati, karena masyarakat dengan mudah mendapatkan pembiayaan baik untuk modal maupun untuk membeli mobil atau motor. Akan tetapi dalam prakteknya kegiatan transaksi leasing banyak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat konsumen, bahkan menyebabkan kerugian negara. Umumnya perjanjian tersebut mencantumkan aturan / klausula yang bersifat memaksa dan mengikat pihak konsumen, hal ini jelas dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2000 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tentang Tata Cara Pendataran Jaminan Fidusia. Pada prakteknya, dari 40 perusahaan leasing yang terdaftar di Kanwil Hukum & HAM Provinsi Sumatera Barat, hanya beberapa perusahaan yang mendaftarkan sertifikat Fidusia kepada Kanwil Hukum & HAM. Sehingga secara hukum praktek yang dilakukan oleh perusahaan ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum kepada nasabah, dan merugikan keuangan negara karena hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika terjadi kredit macet maka pihak Finance hanya bisa memperdatakan permasalahan kredit macet kendaraan nasabah. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak Finance ketika memilih jalur hukum perdata cukup mahal dan hal ini tidak sebanding dengan nilai jual dari kendaraan itu sendiri. Serta tidak efektifnya upaya jalur hukum karena memakan waktu yang lama dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet kendaraan, sehingga pihak Finance menggunakan jasa Jasa Pihak Ketiga (debt collector eksternal) untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet kendaraan. Upaya ini dianggap efektif karena pihak Finance tidak harus berurusan dengan lembaga hukum. Selain itu, penggunaan Jasa Pihak Ketiga (debt collector eksternal) tidak lain adalah untuk penyelamatan citra dan nama baik perusahaan Finance dimata hukum. Semakin banyak pengaduan atau pelaporan pihak Finance kepada pihak kepolisian atau pengadilan hanya akan memperburuk citra perusahaan. Perusahaan Finance dianggap tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan yang timbul antara pihak Finance dan nasabah. Kata kunci : Kedudukan jasa pihak ketiga dalam penarikan objek fidusia

Actions (login required)

View Item