PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI MENURUT SURAT KEPUTUSAN PANGLIMA TNI NOMOR : SKEP/311/VIII/2005 (Studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015)

YUTA, PRATAMA (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI MENURUT SURAT KEPUTUSAN PANGLIMA TNI NOMOR : SKEP/311/VIII/2005 (Studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (248kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (287kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (100kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (54kB) | Preview
	Text (Thesis Fulltext) THESIS FINAL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (657kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang), akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan setelah korban demi korban berjatuhan. Hal yang sangat memprihatinkan adalah penyalahgunaan berupa pemakaian secara ilegal yang dilakukan oleh oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. Adanya perbedaan antara Skep Panglima TNI dengan Putusan Mahkamah Agung No.88/K/MIL/2015 membuat penulis tertarik membahas 1)Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI menurut surat keputusan panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No.mor 88 K/MIL/2015) 2) Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI menurut surat keputusan panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No.mor 88 K/MIL/2015) 3) Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI menurut surat keputusan panglima TNI Nomor :SKEP/311/VIII/2005 (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No.mor 88 K/MIL/2015). Metode penelitian adalah dengan metode yurudis sosiologis. Hasil penelitian 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Surat keputusan Panglima TNI Nomor : SKEP/311/VIII/2005, yaitu dengan pemberhentian tidak hormat. 2)Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Surat keputusan Panglima TNI Nomor : SKEP/311/VIII/2005 adalah Saksi-Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer adalah bersifat Saksi Verbal atau dengan kata lain hanya saksi yang melihat proses pelaksanaan pemeriksaan tes urine, tidak dilengkapi dengan foto copy formulir pemeriksaan dan Tes Kit Narkotika, Tes urine yang dilakukan oleh BNNP Riau juga sangat meragukan, 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Surat keputusan Panglima TNI Nomor : SKEP/311/VIII/2005 adalah dengan pemberhentian tidak hormat karena Pidana tambahan pemecatan akan berdampak positif terhadap Kesatuan Prajurit yang bersangkutan apabila putusan tersebut sesuai harapan komandan Kesatuannya misalnya Prajurit tersebut memang betul-betul tidak bisa dibina lagi sehingga pantas dijatuhi hukuman pemecatan .

Actions (login required)

View Item