PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR.

Dian, Pertiwi (2017) PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB IV (1).pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (BAB 4 PENUTUP) BAB IV.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview
	Text (Tesis Fulltext) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan pengisian lowongan jabatan yang dimaksudkan untuk pembinaan karir PNS dalam jabatan struktural dimana pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada penyimpangan terhadap aturanaturan dan asas-asas yang ditetapkan. Panitia seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan untuk memilih tiga nama disetiap lowongan jabatan yang dibuka. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam Tesis ini adalah Bagaimanakah mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Daerah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dan Bagaimanakah kewenangan Tim Panitia Seleksi dalam penetapan nama calon yang akan dipilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka pada Daerah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan apa yang diteliti maka mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Tanah Datar terdapat beberapa asas-asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yang kurang dipatuhi dan dilanggar oleh penyelenggaraan pemerintah, sedangkan dalam Pasal 2 UU ASN menegaskan penyelenggaraan kebijakan Manajemen ASN harus berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektifitas dan efesien, keterbukaan, nondiskriminasi, dan kesatuan keadilan dan kesetaraan. Kewenangan Tim Panitia Seleksi dalam penetapan nama calon yang akan dipilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaain pada pengisian JPT Pratama secara terbuka pada Daerah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 113 UU ASN. Seleksi dilaksanakan dengan terbuka tanpa ada intervensi dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal ini ditandai dengan tidak adanya peserta seleksi yang komplen terhadap hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pansel. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus merumuskan kembali kebijakan-kebijakan terkait untuk meminimalisir intervensi dan pengaruh luar yang menyebabkan palaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi lebih objektif. Kata Kunci: Pengisian, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kabupaten Tanah Datar

Actions (login required)

View Item