Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Barat

Andi, Nova Satria (2017) Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Barat. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) abstrak ZAKAT.pdf - Published Version Download (148kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (413kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (467kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (267kB) | Preview
	Text (skripsi full) SKRIPSI full.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat. Adanya Indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pasaman Barat pada tahun 2013. Sebagai lembaga pengelolaan zakat seharusnya melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwars dengan analisis terhadap faktor yang mempegaruhi implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Kecenderungan dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian bersifat deskriptif. Teknik yang digunakan dalam penggumpulan data berupa wawancara serta teknik pemilihan informan dengan metode purposive sampling. Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Pasaman Barat yaitu : Pertama, lamanya perintah pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengakibatkan ketidakjelasan terhadap undang-undang tersebut. Kedua dari segi sumberdaya, Staf yang di miliki oleh BAZNAS Pasaman Barat sudah cukup baik. Sumber dana zakat yang di kumpulkan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS). BAZNAS Pasaman Barat tidak berwenangan memaksa menyetorkan zakat. Ketiga, pengurus BAZNAS Pasaman Barat sepakat dengan adanya Undang-undang No 23 Tahun 2011. Keempat, struktur birokrasi dalam tidak menghambat implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kata Kunci : Zakat, Badan Amil Zakat Nasional, Undang-undang, Implementasi Kebijakan

Actions (login required)

View Item