TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MISKIN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

PIPI, SUSANTI (2017) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MISKIN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) cover_dan_abstrak.PDF - Published Version Download (220kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB_I.PDF - Published Version Download (379kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB_IV.PDF - Published Version Download (193kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar_Pustaka.PDF - Published Version Download (206kB) | Preview
	Text tesis pipi utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (881kB)

Abstract

Di Kabupaten Pasaman data jumlah penduduk ada sebanyak 269.000 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu) jiwa, dimana penduduk miskin 8,14% dari jumlah penduduk yang ada yaitu sebesar 21.897 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Pasaman, dimana mereka ini masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hak-hak dasar masyarakat ini belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang masih banyak anak-anak yang putus sekolah, tempat tinggal yang tidak layak huni, tidak mempunyai lapangan kerja. Adapun permasalahan yang menjadi kajian dalam tesis ini adalah: Pertama Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Tanggung Jawab Pemerintah Pasaman Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Dalam Bidang Pendidikan Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011. Kedua Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Pasaman Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (siciological research), dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang akurat dari segi uraian kata-kata yang diperoleh dari tempat penelitian., Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman diberikan melalui Program Beasiswa, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan Sekolah Gratis, selain itu ada bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan melalui Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar. dengan adanya program ini maka hak-hak masyarakat miskin dibidang pendidikan dapat dipenuhi pemerintah Pasaman sebagaimana terdapat Pasal 31 UUD. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman dimana masyarakat kurang tahu tentang mamfaat pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan masih sangat rendah karena keterbatasan biaya yang dimiliki sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kata Kunci : Tangung Jawab, Hak Dasar Masyarakat Miskin

Actions (login required)

View Item