Rachmat, Hidayat (2017) Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dalam Upaya Penindakan Konkrit terhadap Pemberantasan Para Koruptor yang Melakukan Pelarian Ke Singapura. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (563kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview |
|
|
Text (cover dan abstrak)
cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (221kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN)
DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (318kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Fulltext)
skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena kejahatan transnasional. Berdasarkan hal tersebut kerjasama internasional menjadi hal yang esensial dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan pemberantasan pelarian koruptor ke Singapura yang menjadi surga bagi para koruptor. perjanjian ekstradisi.merupakan pranata hukum yang dianggap ideal dalam mengatasi kejahatan yang tergolong kejahatan transnasional. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi sekaligus perjanjian kerjasama pertahanan (Defense Cooperation Agreement) dengan Singapura namun belum bisa diterapkan Karena belum diratifikasi oleh DPR. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Normatif-Empiris yang merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis yang bersifat data sekunder Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir dengan kebenaran secara koresponden. Hasil penelitian menemukan bahwa Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki peranan yang penting dalam membantu penegakan hukum nasional Indonesia khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan pelarian koruptor ke Singapura dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan adanya ekstradisi memberikan manfaat bagi negara melalui penegak hukumnya yang berwewenang dalam membantu proses pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri diluar yurisdiksi negara Indonesia. Selain itu adanya landasan yang menjamin untuk bekerja sama yang terbuka dan wajib dilaksanakan sesuai permintaan dari para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perjanjian Ekstradisi, Ektradisi.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Jean Elvardi, S.H.,M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 24 May 2017 15:40 |
Last Modified: | 24 May 2017 15:40 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/25439 |
Actions (login required)
View Item |