ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PAJAK TERUTANG PELAKU UMKM DI KOTA PADANG

DARA, TAHNIA SHABRINA (2015) ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PAJAK TERUTANG PELAKU UMKM DI KOTA PADANG. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan.

Text 816.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (395kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pajak terutang UMKM orang pribadi di Kota Padang sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013. (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pajak terutang UMKM Badan di Kota Padang sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data melalui tinjauan kepustakaan dan studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah daftar usaha orang pribadi atau badan yang memiliki omzet kurang dari 4,8 M atau tergolong UMKM di kota Padang. Data dianalisis menggunakan perhitungan pajak terutang dengan peraturan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Pajak terutang dengan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang ditanggung oleh pelaku UMKM Wajib Pajak Pribadi di Kota Padang akan sama besarnya dengan tarif umum pada saat tingkat laba yang diperoleh pelaku usaha 7,5% dari peredaran bruto. Namun wajib pajak akan mengalami kerugian jika tingkat laba yang diperolehnya berada pada 7% dari peredaran bruto (omzet). Apabila UMKM dapat memperoleh tingkat laba mencapai 8%, maka pada kondisi ini barulah penerapan pajak penghasilan 1% ini akan berdampak menguntungkan bagi pihak UMKM. (2) Pada pelaku UMKM Wajib Pajak Badan, pajak terutang yang diperoleh dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 akan sama besarnya dengan ketentuan UU PPh Nomor 36 tahun 2008 pada tingkat laba yang diperoleh 8% dari peredaran bruto. Penerapan peraturan baru ini akan berdampak menguntungkan apabila UMKM tersebut dapat mencapai laba 10% dari peredaran bruto yang diperoleh dari satu tahun pajak. Sebaliknya penerapan tarif 1% akan berdampak merugikan jika tingkat laba hanya mencapai 6%. . Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PP Nomor 46 2013, UMKM

Actions (login required)

View Item