Pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya

Sonya, Verina Sari (2017) Pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover & Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (347kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI Kesimpulan dan Saran) BAB VI Kesimpulan dan Saran.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (413kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya deklarasi Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2008 oleh aparatur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan Masyarakat. Dengan adanya deklarasi Pakta Integritas ini menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Namun, pelaksanaan Pakta Integritas ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan mencuatnya kasus Mark Up pengadaan tanah pembangunan RSUD Sei Dareh. Adapun Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya dengan penekanan adalah pada kendala dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya. Teori atau konsep dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Good Governance oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yakni prinsip akuntabilitas dan transparansi serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling. Triangulasi menggunakan teknik triangulasi Sumber. Lokasi penelitian yakni di Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya belum berjalan dengan baik. Kendala tersebut dapat dilihat dari aspek Akuntabilitas yakni sulitnya mengukur pelaksanaan PI dikarenakan berkaitan dengan etika dan moral, masih rendahnya kesadaran aparatur untuk bertingkah laku sesuai dalam poin Pakta Integritas, belum adanya kesadaran dari pemimpin untuk menegakkan pelaksanaan Pakta Integritas dan Tim Pengelola Pengaduan (TPP) dan Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya hanya berjalan selama 1 Tahun. Dikarenakan tidak adanya anggaran untuk menopang jalannya lembaga tersebut. Adapun kendala pelaksanaan PI dari aspek transparansi adalah pihak rekanan merasakan kecurangan yang dilakukan panitia dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kata Kunci: Pakta Integritas, Akuntabilitas, Transparansi

Actions (login required)

View Item