IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN N0.04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL. DALAM KASUS PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI YURISPRUDENSI TERHADAP PROSES PRAPERADILAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Rizki, Damayanti (2017) IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN N0.04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL. DALAM KASUS PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI YURISPRUDENSI TERHADAP PROSES PRAPERADILAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB I pendahuluan.pdf - Published Version Download (489kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (420kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Tugas Akhir utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (968kB)
Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover+abstrak (1).pdf - Published Version Download (230kB) | Preview

Abstract

Praperadilan merupakan sebuah lembaga yang memberikan jalan atau solusi atas upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Pada Pasal 77 KUHAP telah diatur secara eksplisit mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan daripada Praperadilan. Namun, melalui putusan Hakim Sarpin Rizaldi atas permohonan Budi Gunawan, yaitu putusan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel aspek praperadilan kemudian ditambah menjadi menangani permohonan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hal ini kemudian menjadi polemik di masyarakat dan tidak terkecuali para ahli hukum pidana. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (a) Bagaimana putusan praperadilan setelah keluarnya putusan Praperadilan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan (b) bagaimana implikasi hukum putusan Praperadilan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang dijadikan sebagai yurisprudensi terhadap proses praperadilan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasca keluarnya putusan Hakim Sarpin tersebut, tidak semua hakim menerima dengan alasan tidak diatur di dalam KUHAP. Namun tidak sedikit pula hakim yang sependapat dengan menjadikannya yurisprudensi. Walaupun setelah putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengeluarkan putusan mengenai pelebaran aspek praperadilan, tetap saja tidak terjadi kesefahaman pada semua hakim mengenai hal tersebut. Hal ini tentu tidak mencerminkan tujuan daripada hukum yaitu untuk memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim cenderung bersifat subjektif karena tergantung persetujuan hakim atas pelebaran aspek praperadilan tersebut.

Actions (login required)

View Item