KONSEKUENSI YURIDIS PENETAPAN PENGAMPUAN DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

Bismi, Annisa Fadhilla (2017) KONSEKUENSI YURIDIS PENETAPAN PENGAMPUAN DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (238kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (406kB) | Preview
Preview	Text (Bab 5 Pendahuluan) BAB 5 Penutup.pdf - Published Version Download (121kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (228kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penetapan pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr., hal ini menyebabkan adanya konsekuensi yuridis penetapan pengampuan dalam perkara perdata tersebut. Tesis ini akan merumuskan permasalah, Pertama, faktor diajukannya permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dasar pertimbangan hakim untuk menentukan seseorang berada dibawah pengampuan dalam Penetapan Pengampuan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr., Kedua, akibat hukum dengan adanya Penetapan Pengampuan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang diawali dengan pengumpulan dan penyusunan data yang dilanjutkan dengan pengkajian data untuk memperoleh gambaran mengenai penetapan pengampuan, selanjutnya penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif dengan meneliti maupun mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan tata urutan perundang-undangan agar tidak bertentangan dan dianalisis tanpa menggunakan rumus dan angka. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pertama, faktor diajukannya Permohonan Pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, adalah karena kondisi Prof. dr. Tabrani Rabb tidak cakap lagi dalam melakukan perbuatan hukum serta untuk melindungi kepentingan Prof. dr. Tabrani Rabb, dan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. adalah Prof. dr. Tabrani Rabb dapat dibuktikan tidak cakap lagi untuk mengurus diri sendiri maupun untuk bertindak dalam hukum dan dr. Susiana Anggraini merupakan sosok yang cakap serta tanggung jawab sehingga diangkat sebagai wali pengampu atas Prof. dr. Tabrani Rabb. Kedua, akibat hukum penetapan pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. adalah pengampuan hanya berlaku semenjak tanggal dikeluarkannya penetapan pengampuan dan tidak dapat berlaku surut karena dapat mencederai kepastian hukum dan dapat merugikan pihak ketiga yang beriktikad baik sehingga perbuatan Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Akta Kuasa Notaris Nomor 7 tanggal 20 Agustus 2014 tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak Tergugat I dan Tergugat III. Kata Kunci: Pengampuan, Perbuatan Melawan Hukum, Akta Kuasa Notaris

Actions (login required)

View Item