PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN TELUR PENYU (Studi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)

NADHILA, ROZANA (2015) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN TELUR PENYU (Studi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang). Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 623.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (753kB)

Abstract

Telur penyu dapat ditemukan di sekitar Pantai Muara Padang, yang diperdagangkan secara tebuka dan bebas kepada masyarakat, para pedagang memperdagangkan telur penyu dengan alasan untuk mencari keuntungan secara ekonomi. Pada dasarnya telur penyu dilarang di perdagangkan karena dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan penyu merupakan salah satu pemicu semakin banyaknya ekpoloitasi pengambilan penyu dan telurnya di tempat-tempat peneluran penyu dan di perdagangkan secara ilegal, padahal di alam populasi penyu sudah semakin jauh menurun dari tahun ke tahun. Selama ini beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan penyu dan telurnya adalah himbauan, teguran dan peringatan larangan perdagangan telur penyu belum mampu mengurangi ekploitasi telur penyu tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan penulisan yaitu: (a) bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan telur penyu ? (b) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana memperdagangkan telur penyu ? (c) apakah kendala yang ditemukan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu ?. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian melihat perundang-undangan yang ada dan menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan telur penyu memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana memperdagangkan telur penyu berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Dan kendala-kendala yang ditemukan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan telur penyu di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

Actions (login required)

View Item